Page 16 - E-BOOK PBA
P. 16
C. PENUTUP
1. Rangkuman
Tenaga kerja (sumber daya manusia) merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan
program pembangunan. Masalah ketenagakerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah
penduduk, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Menurut UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan
tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan jenis kegiatannya yaitu tenaga kerja rohaniah (non-fisik) dan
tenaga kerja jasmaniah (fisik). Berdasarkan keahliannya terdiri dari tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak
terdidik dan tidak terlatih. Beberapa masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia adalah tingkat
pengangguran yang tinggi, jumlah Angkatan kerja yang tinggi, tingkat Pendidikan dan keterampilan yang
rendah, penyebaran Angkatan kerja yang tidak merata dan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang
belum maksimal.
Beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasinya, antara lain meningkatkan kompetensi
dan produktivitas tenaga kerja sebelum memasuki pasar tenaga kerja, seperti mengadakan berbagai
pelatihan yang berbasis kompetensi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tenaga
kerja dengan baik dalam hal keterampilan, pengetahuan dan juga sikap yang baik. Pemerintah harus
membuka lapangan kerja sebanyak mungkin untuk dapat menampung tenaga kerja yang semakin
meningkat. Misalnya, pemerintah membuka lowongan pekerjaan untuk posisi pegawai negeri atau pun
mendorong pihak swasta di sektor industri bagi tenaga kerja yang siap pakai. Pemerintah harus
menerapkan kebijakan upah yang adil sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian tenaga
kerja di Indonesia. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja, seperti penerapan norma kerja dan jaminan
sosial tenaga kerja. Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Untuk
individu tenaga kerja dilakukan dengan membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh
perusahaan dan menanamkan jiwa wirausaha.
