Page 25 - Buku Kompilasi Undang-Undang ITE

Pasal 40A*

(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang
adil, akuntabel, aman, dan inovatif.
(2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah berwenang memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk
melakukan penyesuaian pada Sistem Elektronik dan/atau melakukan tindakan
tertentu.
(3) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
(4) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara Sistem Elektronik dikenai sanksi administratif.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara; dan/atau
d. pemutusan Akses.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewajiban
Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

(1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui
penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini,
dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG |25
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI