Page 48 - Buku Kompilasi Undang-Undang ITE
P. 48
Pasal 18A*
Ayat (1)
Pengaturan ini memberikan pelindungan bagi pengguna layanan Penyelenggara
Sistem Elektronik di Indonesia dengan menjamin akses terhadap sistem hukum yang
efektif dan efisien bagr pengguna dalam memenuhi hak dan kewajiban serta
menyelesaikan sengketanya.
Ketentuan ini dimaksudkan terhadap perjanjian yang berisi klausula baku yang
ditujukan bagi masyarakat Indonesia secara umum dalam menggunakan layanan atau
produk yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
Yang dimaksud dengan “diatur dengan hukum Indonesia" termasuk penyelesaian
sengketa yang timbul antara Penyelenggara Sistem Elektronik dan penggunanya.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tempat pelaksanaan kontrak ada di wilayah Indonesia"
termasuk dalam hal layanan, produk, atau Sistem Elektronik yang
diselenggarakan Penyelenggara Sistem Elektronik digunakan atau diakses oleh
penggunanya dari Indonesia.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki tempat usaha
di wilayah Indonesia” termasuk Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kantor
perwakilan di wilayah Indonesia atau Badan Usaha Indonesia.
Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan kegiatan
usaha di wilayah Indonesia" termasuk Penyelenggara Sistem Elektronik
menawarkan layanan atau produk serta menyusun syarat dan ketentuan
penggunaan layanan atau produknya dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan bagi
masyarakat Indonesia.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah Bahasa Indonesia.
Pasal 19
Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya
prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.
Pasal 20
Ayat (1)
Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat
berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (personal
identification number/PIN) atau sandi lewat (password).
48| PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
