Page 20 - Kajian Pemantauan Undang-Undang ITE
P. 20

GLOSARIUM



           A.  Peraturan Perundang-Undangan

              1.    UUD NRI Tahun         :     Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
                     1945
              2.    UU ITE                :     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
                                                Transaksi  Elektronik  sebagaimana  telah  diubah  dengan
                                                Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan
                                                Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
                                                dan Transaksi Elektronik
              3.    UU Pornografi         :     Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

              4.    KUHAP                 :     Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
                                                Undang Hukum Acara Pidana

              5.    UU Pers               :     Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
              6.    UU KPK                :     Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi
                                                Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah
                                                diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun
                                                2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
                                                30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
                                                Korupsi
              7.    UU Narkotika          :     Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika
                                                sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
                                                Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
              8.    UU PPP                :     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
                                                Peraturan  Perundang-Undangan  sebagaimana  telah  diubah
                                                dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang
                                                Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011
                                                tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
              9.    UU MD3                :     Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis
                                                Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
                                                Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
                                                sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang
                                                Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
                                                Undang     Nomor    17    Tahun    2014    tentang    Majelis
                                                Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
                                                Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
              10.   KUH Perdata           :     Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek
                                                voor Indonesie)
              11.   KUHP                  :     Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Stafrecht)


              12.   PP  71/2019           :     Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2019  tentang
                                                Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik





                                                                              Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
                             Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

                  18                                      Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
                                                                                                  Jenderal DPR RI
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25