Page 52 - Kajian Pemantauan Undang-Undang ITE

PEMANGKU

NO. KEPENTINGAN MASUKAN KETERANGAN
4. Akademisi Fakultas Sertifikat keandalan adalah dokumen yang
Hukum Universitas menyatakan pelaku usaha yang
Airlangga menyelenggarakan transaksi elektronik telah
lulus audit atau uji kesesuaian. Pencantuman
kelayakan pada website jual beli online yang
dikeluarkan oleh LSK akan membantu
terlaksananya jaminan keamanan bagi
konsumen dan keandalan website jual beli
online tersebut. Dampak dari belum adanya
LSK akan berujung pada tidak terlaksanakan
Pasal 10 ayat (1) UU ITE.
5. Otoritas Jasa Keuangan Belum dibentuknya LSK oleh Kominfo
merupakan persoalan yang mengakibatkan
belum optimalnya implementasi UU ITE.
Adapun terkait sertifikasi bagi pelaku usaha di
sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) menggandeng pihak ketiga untuk
melakukan penelitian pengujian sistem dan
penetration test terhadap pelaku usaha di
sektor jasa keuangan tersebut. Hasil audit dari
pihak ketiga tersebut selanjutnya menjadi
bahan bagi OJK untuk melakukan review dan
pengujian model bisnis kesiapan keandalan
sistem yang salah satunya adalah berdasarkan
sertifikat ISO 27001 tentang sistem
manajemen keamanan informasi. Jika pelaku
usaha di sektor jasa keuangan dapat
memenuhi seluruh tahapan tersebut, maka
pelaku usaha di sektor jasa keuangan tersebut
mendapatkan izin dari OJK untuk beroperasi.
6. Dinas Komunikasi dan LSK masih relevan untuk Terkait dengan LSK, Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi didirikan hal ini karena belum Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo
Jawa Timur adanya lembaga untuk Jatim) berpendapat bahwa sah saja apabila
melaksanakan pengauditan Pemerintah dapat bekerja sama dengan
sistem sehingga seringkali swasta terlebih didukung dengan terdapat
menimbulkan kendala seperti pihak swasta yang sudah berkompeten
kebocoran sistem di lapangan.

7. Akademisi Fakultas LSK ini sangat penting dibentuk Sertifikat Keandalan adalah dokumen yang
Hukum Universitas demi kelancaran bisnis dan menyatakan pelaku usaha yang
Sumatera Utara ekonomi negara dan masyarakat menyelenggarakan transaksi elektronik yang
Indonesia. telah lulus audit atau uji kesesuaian dari
lembaga sertifikat keandalan. LSK belum
dibentuk oleh Pemerintah. Pembentukan
Lembaga ini merupakan kewenangan Kominfo
sebagai Pilot Proyeknya. Pada masa yang akan
datang hal ini sangat urgent mengingat dalam
melaksanakan sistem pembayar tanpa uang
tunai tentu lembaga ini sangat berperan demi
kelancaran bisnis dan ekonomi negara dan
masyarakat Indonesia.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

30 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI