Page 6 - Kajian Pemantauan Undang-Undang ITE

KATA PENGANTAR

Negara menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak rakyat Indonesia
dalam hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menjamin kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat atau informasi
melalui saluran informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia termasuk melalui saluran informasi elektronik. Sejalan dengan hal ini
telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun berlakunya undang-undang ini,
banyak dinamika yang tumbuh di masyarakat terkait penyelenggaraan informasi dan transaksi
elektronik sehingga perlu dilakukan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang
ini. Oleh karena itu, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan pemantauan pelaksanaan
dengan menyajikan hasilnya dalam buku kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-
undang ini guna mendukung fungsi DPR RI dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-
undang.

Di tengah situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kegiatan pengumpulan data
dan informasi dilaksanakan melalui wawancara tertulis dan diskusi langsung maupun virtual dengan
berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pakar, masyarakat, dan akademisi pada tingkat
pusat dan daerah di 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi
Riau. Dari hasil pengumpulan data dan informasi tersebut selanjutnya dilakukan kajian yang pada
akhirnya dapat dilakukan evaluasi terhadap undang-undang ini.
Selain dalam buku ini, kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU ini juga dapat diunduh
pada website www.puspanlakuu.dpr.go.id dengan harapan bahwa data dan informasi serta
rekomendasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI di
bidang pengawasan khususnya pengawasan pelaksanaan undang-undang serta dalam penyusunan
naskah akademik rancangan undang-undang perubahannya.
Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, namun kami sangat menghargai
apabila para pembaca dapat menyampaikan saran dan kritik membangun agar kami dapat
memperbaikinya di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi
memberikan dukungan dan masukan dalam kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi
setinggi-tingginya.

Jakarta, November 2021
Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang,

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
NIP. 196310011988032001

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

4 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI