Page 80 - Kajian Pemantauan Undang-Undang ITE

A. ASPEK SUBSTANSI HUKUM

Hasil kajian dan evaluasi UU ITE berdasarkan pelaksanaannya, ditinjau dari substansi
hukum maka ditemukan potensi permasalahan yang telah dianalisis sebagai berikut:
1. Kedudukan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti

a. Informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti

UU ITE telah mengatur mengenai alat bukti elektronik dimana Pasal 5 ayat (1)
UU ITE menentukan bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Kemudian pada
Pasal 5 ayat (2) UU ITE ditentukan bahwa “informasi elektronik atau dokumen
elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di
Indonesia.” Berdasarkan ketentuan tersebut maka bukti elektronik merupakan data
yang tersimpan dan/atau ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik,
jaringan atau sistem komunikasi. Dengan berlakunya UU ITE maka terdapat suatu
pengaturan baru dimana dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat
bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum
acara yang telah berlaku di Indonesia dan dapat digunakan sebagai alat bukti di
Pengadilan.
Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pengaturan alat bukti
elektronik yang sah juga telah terdapat didalam beberapa undang-undang seperti
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)
dalam Pasal 26A yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk,
khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat berupa alat bukti lain yang berupa
informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik,
kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang) yang
menegaskan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian yang berupa
informasi yang disimpan secara elektronik atau yang terekam secara elektronik.
Selain itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU TPPO
pada intinya juga mengatur bahwa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima
atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa merupakan alat
bukti yang sah.
Lebih lanjut ketentuan mengenai alat bukti dalam beberapa peraturan
perundang-undangan tersebut terjabarkan dalam Tabel 30 berikut:
Tabel 30.
Perbandingan ketentuan mengenai alat bukti elektronik di berbagai peraturan
perundang-undangan

KUHAP UU TIPIKOR UU PENCUCIAN UU TPPO
UANG
Pasal 184 Pasal 26 A Pasal 73 Pasal 29
1) Alat bukti yang Alat bukti yang sah Alat bukti yang sah Alat bukti selain
sah ialah : dalam bentuk petunjuk dalam pembuktian sebagaimana ditentukan
sebagaimana dimaksud tindak pidana dalam Undang-Undang

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

58 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI