Page 95 - PERMENAKER 8 2020
P. 95

- 95 -




                                           Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

                                          dari Peraturan Menteri ini.



                                                                   Pasal 183
                                     Unit      keija     pengawasan          ketenagakerjaan         harus

                                     menyampaikan laporan rekapitulasi                surat keterangan

                                     sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 kepada Direktorat
                                     Jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakeijaan

                                     setiap 3 (tiga) bulan.




                                                                  Pasal 184
                                     (1)  Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180

                                          ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik
                                          dan/atau nonelektronik.

                                     (2)  Pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud

                                          pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.




                                                                   BAB VIII
                                                               PENGAWASAN



                                                                  Pasal 185

                                     Pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini di Tempat
                                     Kerja dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai

                                    dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




                                                                    BAB IX
                                                                   SANKSl




                                                                  Pasal 186
                                     Pengurus dan/atau Pengusaha yang tidak memenuhi

                                    ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Menteri ini
                                    dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1

                                    Tahun 1970 tentang Keselamatan Keija dan Undang-

                                    Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan.
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100