Page 26 - UU 30 Tahun 2009

- 26 -

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3),
Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 ayat (3), Pasal 35,
Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
c. pencabutan izin usaha.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan umum tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah).

(2) Setiap . . .