Page 33 - UU 30 Tahun 2009
P. 33
- 2 -
Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada
masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang
ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai
kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang
keteknikan.
Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh
karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja,
keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan
tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus
menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar
peralatan di bidang ketenagalistrikan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa hasil
pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah bahwa
pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan
dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat
dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa usaha
penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat
terus berlangsung secara berkelanjutan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas optimalisasi ekonomi dalam
pemanfaatan sumber daya energi” adalah bahwa penggunaan
sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus
dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.
Huruf e . . .
