Page 46 - BukuSaku_MB19_SATDIK-2022
P. 46

- 18 -

                                              BAB IV
                          PEMANFAATAN HASIL EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN

                                              Pasal 25
                        Hasil Evaluasi Sistem  Pendidikan oleh Pemerintah  Pusat
                        sebagaimana dimaksud dalam Pasal  4  dimanfaatkan oleh
                        kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  layanan
                        Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan
                        Menengah  sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian
                        kebijakan  dan  perencanaan  program  dalam  rangka
                        peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola
                        penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

                                              Pasal 26
                        (1)  Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
                            sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dimanfaatkan
                            oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk melakukan
                            penyesuaian kebijakan dan perencanaan program dalam
                            rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata
                            kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan
                            kewenangannya.
                        (2)  Dalam  melakukan   penyesuaian  kebijakan  dan
                            perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat
                            (1), Pemerintah Daerah dapat didampingi oleh unit
                            pelaksana   teknis   pada  direktorat  jenderal  yang
                            mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan Anak
                            Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

                                              Pasal 27
                        Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan
                        Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  25
                        dan Pasal 26  dimanfaatkan oleh masyarakat  penyelenggara
                        pendidikan untuk perencanaan program  peningkatan akses,
                        mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan.





                                                        jdih.kemdikbud.go.id
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50