Page 150 - Ebahan Ajar Manajemen Aset Oleh Jandry P. Z. Ratu Kadja, SE.,M.Si
P. 150
dengan cara meningkatkan efesiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai
tumbuh dalam mengelola aset.
Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Harang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28 menyatakan bahwa
pengelolaan brang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:
a. Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran,
b. Pengadaan,
c. Penggunaan,
d. Pemanfaatan,
e. Pengamanan dan Pemeliharaan,
f. Penilaian,
g. Pemindahtanganan,
h. Pemusnahan,
i. Penghapusan,
j. Penatausahaan dan Pembinaan,
k. Pengawasan dan Pengendalian.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas- azas:
a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan sebagai penyelesaian
masalah dalam bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan
oleh pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai
fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah hams
dilakukan berdasarkan dengan hukum dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
-
146 -
