Page 8 - Monitoring Isu nasional Periode 27-31 Desember 2021
P. 8

Isu 1





                    Pemerintah Dorong
            Pengentasan Kemiskinan
                                    Ekstrem


     Identifikasi Isu

      Pemerintah mendorong kemiskinan eksterm segara dituntaskan, Presiden Joko
      Widodo menargetkan pada tahun 2024 harus mengentaskan kemiskinan ekstem
      pada angka 0 persen.
      Untuk tahun 2022, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah akan
      memperluas  cakupan  dengan  menanggulangi  kemiskinan  ekstrem  di  212
      kabupaten/kota  di  25  provinsi  dengan  147  kabupaten/kota  berada  di  wilayah
      pesisir.  Dari  147  kabupaten/kota  di  wilayah  pesisir,  terdapat  sekitar  1,3  juta
      penduduk  miskin  ekstrem  yang  akan  ditangani  atau  12,48  persen  dari  total
      penduduk miskin ekstrem di Indonesia yang mencapai 10,86 juta jiwa. Program
      penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir pada 2022 akan dilakukan
      dengan  fokus  pada  perluasan  pemberdayaan  dan  peningkatan  pendapatan
      masyarakat.
      Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa
      program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir tidak terpisahkan
      dari  program  penanggulangan  kemiskinan  ekstrem  secara  umum.  Seperti
      pembangunan  infrastruktur  dasar,  program  padat  karya  tunai,  bantuan
      permodalan  dan  pembiayaan  UMKM,  serta  program  produktif  terkait  akses
      pekerjaan. Selain itu, program yang juga akan dioptimalkan adalah Kredit Usaha
      Rakyat  (KUR),  Kartu  Prakerja,  pembangunan  Kampung  Nelayan  Maju,  dan
      Kampung Perikanan Budidaya.
      Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan untuk
      membangun Kampung Nelayan Maju, pihaknya berkolaborasi dengan K/L terkait,
      seperti Kementerian PUPR untuk penyediaan infrastruktur dan perumahan.
      Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan, pemerintah
      juga akan melakukan diversifikasi ekonomi dengan cara peningkatan nilai tambah.
      Dengan demikian, pelaku usaha tidak lagi bergantung pada sumber daya alam
      yang  begitu  saja,  tapi  juga  bisa  mengelolanya  untuk  bisa  menghasilkan  nilai
      tambah lebih.
      Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
      Taufiq Budi Santoso mengatakan pemberdayaan dengan pendampingan menjadi
      salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, selain penyaluran BLT.

                           7     *) Kronologis Isu lengkap di bagian lampiran.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13