Page 18 - flip
P. 18
Madiun mulai diatur oleh pemerintah Belanda pada awal tahun
1832. Adapun orang orang Belanda mulai datang dan menetap di
wilayah Madiun pada tahun 1860. Sebagian dari mereka bekerja
sebagai ambtenar karesidenan dan controleur perkebunan rakyat.
Pada awal kedatangannya, orang orang Belanda tersebut
bertempat tinggal di Desa Kartoharjo bagian utara dan bagian
selatan (Hadiatmodjo, 1980 : 205). Pada masa pemerintahan
Belanda, setiap karesidenan dipimpin oleh residen. Proses
pemilihan residen tersebut ditunjuk secara langsung oleh
Pemerintah Belanda. Kedudukan seorang residen lebih tinggi dari
asisten residen dan bupati. Residen memiliki tugas utama untuk
mengkoordinasi dan mengawasi jalannya pemerintahan di setiap
kabupaten. Adapun tata pemerintahan di Karesidenan Madiun
yaitu seorang residen berkedudukan di Madiun Kota, asisten
residen berkedudukan di Madiun Kota. tiga orang asisten residen
berkedudukan di Madiun, Ngawi, dan Ponorogo, sekretaris
berkedudukan di kantor karesidenan, dan bupati berkedudukan di
daerah kabupaten (Wulan, 2020 : 7).
Adapun untuk memperkuat administrasi Hindia Belanda di
Madiun dan mendukung pelaksanaan kebijakan politik ekonomi
Belanda, pemerintah Belanda melakukan reorganisasi wilayah dan
birokrasi pemerintahan di wilayah Madiun. Proses awal
reorganisasi tersebut dimulai pada tahun 1832, dengan
pengangkatan L.de Launy sebagai residen pertama di wilayah
Madiun, bersama tiga asisten residen dan dua orang kontroleur.
Setelah itu, diikuti reorganisasi wilayah sebagai upaya menata
kembali pembagian kawasan administrasi di Madiun.
