Page 16 - e-book

MODUL 5
Hak Asasi Manusia PENDIDIKAN PANCASILA

DAN KEWARGANEGARAAN

ketentuan mengenai HAM yang terdapat dalam pasal 27 sampai 34 seperti di
bawah ini.
a) Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, ’Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya’;
b) Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, ‘Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’;
c) Pasal 28 yang berbunyi, ‘Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang’;
d) Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi, ‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu’;
e) Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi, ‘Tiap-tiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara’;
f) Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi, ‘Tiap-tiap warga negara berhak
mendapat pengajaran’;
g) Pasal 34 yang berbunyi, ‘Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
dipelihara oleh negara’
HAM yang dijamin dalam UUD 1945 tidak terbatas hanya pada apa
yang terdapat dalam pasal-pasalnya, akan tetapi juga terdapat dalam
Pembukaan dan penjelasannya.
Alenia pertama secara tega menyatakan, bahwa kemerdekaan adalah hak
segala bangsa. Ini jelas mengandung makna bahwa apa pun alasan dan
bentuknya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena pada hakikatnya
penjajahan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Alenia keempat, terutama rumusan tentang dasar negara Pancasila, di
mana sila pertama menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini merupakan
bukti sekaligus janiman bagi setiap warga negara untuk melaksanakan
kehidupan beragama secara damai dan tertib. Hal ini kemudian dipertegas
dalam rumusan Pasal 29 UUD 1945, dimana setiap orang diberi kebebasan
untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan, dn
wajib menghormati agama dan keyakinan yang diatut orang lain. Dengan
demikian jelas, bahwa pelaksanaan hak asasi bukan hanya untuk kepentingan
diri sendiri, tetapi harus memperhatikan kepentingan orang lain. Inilah makna
hak asasi berfungsi sosial. (Winataputra, 2014:5.17)
Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tampak jaminan HAM lebih terinci lagi.
Hal ini terlihat dari jumlah bab dan pasal-pasal yang dikandungnya relative
banyak, yaitu terdiri atas XI bab dan 106 pasal. Apabila dicermati jaminan
HAM dalam UUD 1945 dan penjabaranya dalam UU No. 39 Tahun 1999,
secara garis besar meliputi:
a) Hak untuk hidup, misalnya hak: mempertahankan hidup, memperoleh
kesenjangan lahir bati, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
c) Hak mengembangkan diri, misalnya hak: pemenuhan kebutuhan dasar,
meningkatkan kualitas hidup, memperoleh manfaat dari Iptek,
memperoleh informasi, melakukan pekerjaan sosial.

13

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA