Page 44 - Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang OTK Kemdikbudristek dengan Lampiran (1)
P. 44

-43-




                                                                  Pasal 112
                                   Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan

                                   perencanaan,  keuangan,  kepegawaian,  ketatalaksanaan,
                                   barang      milik     negara,      persuratan,       kearsipan,      dan

                                   kerumahtanggaan Direktorat.


                                                             Bagian Kedelapan

                                                 Direktorat Pendidikan Masyarakat dan

                                                            Pendidikan Khusus


                                                                  Pasal 113

                                   Direktorat  Pendidikan  Masyarakat  dan  Pendidikan  Khusus
                                   dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung

                                   jawab kepada Direktur Jenderal.


                                                                  Pasal 114

                                   Direktorat  Pendidikan  Masyarakat  dan  Pendidikan  Khusus

                                   mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
                                   kebijakan  pendidikan  keaksaraan,  pendidikan  kesetaraan,

                                   pendidikan  khusus,  pendidikan  layanan  khusus  pada

                                   pendidikan  khusus,  pendidikan  inklusi,  dan  unit  layanan
                                   disabilitas pendidikan.


                                                                  Pasal 115

                                   Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                   Pasal 114, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan
                                   Khusus menyelenggarakan fungsi:

                                   a.    penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik,

                                         pembelajaran,  sarana  prasarana,  tata  kelola,  dan
                                         penilaian  pada  pendidikan  keaksaraan,  pendidikan

                                         kesetaraan,  pendidikan  khusus,  pendidikan  layanan
                                         khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi,  dan

                                         unit layanan disabilitas pendidikan;

                                   b.    penyusunan  norma,  prosedur,  dan  kriteria  di  bidang
                                         peserta  didik,  pembelajaran,  sarana  prasarana,  tata

                                         kelola,  dan  penilaian  pada  pendidikan  keaksaraan,

                                         pendidikan  kesetaraan,  pendidikan  khusus,  pendidikan
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49