Page 52 - Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang OTK Kemdikbudristek dengan Lampiran (1)
P. 52

-51-




                                   e.    pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  standar  peserta  didik,
                                         pembelajaran,  sarana  prasarana,  tata  kelola,  dan

                                         penilaian  pada  sekolah  menengah  kejuruan  dan
                                         pendidikan  layanan  khusus  pada  sekolah  menengah

                                         kejuruan;

                                   f.    fasilitasi  penyelenggaraan  di  bidang  peserta  didik,
                                         pembelajaran,  sarana  prasarana,  tata  kelola,  dan

                                         penilaian  pada  sekolah  menengah  kejuruan  dan

                                         pendidikan  layanan  khusus  pada  sekolah  menengah
                                         kejuruan;

                                   g.    fasilitasi  di  bidang  pembinaan  kompetensi  vokasional

                                         guru  vokasi,  pendidik  vokasi  lainnya,  dan  tenaga
                                         kependidikan vokasi sekolah menengah kejuruan;

                                   h.    pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang

                                         peserta  didik,  pembelajaran,  sarana  prasarana,  tata
                                         kelola,  dan  penilaian  pada  sekolah  menengah  kejuruan

                                         dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah

                                         kejuruan;
                                   i.    pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang

                                         pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik

                                         vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi sekolah
                                         menengah kejuruan;

                                   j.    penyiapan  perumusan  pemberian  izin  penyelenggaraan
                                         sekolah  menengah  kejuruan  yang  diselenggarakan

                                         perwakilan negara asing dan sekolah menengah kejuruan

                                         kerja    sama     yang     diselenggarakan        oleh    lembaga
                                         pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;

                                   k.    pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sekolah

                                         menengah kejuruan; dan
                                   l.    pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.


                                                                  Pasal 130

                                   Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan terdiri atas:

                                   a.    Subbagian Tata Usaha; dan
                                   b.    Kelompok Jabatan Fungsional.
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57