Page 82 - Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang OTK Kemdikbudristek dengan Lampiran (1)
P. 82

-81-




                                   c.    pelaksanaan  audit,  reviu,  evaluasi,  pemantauan,  dan
                                         kegiatan  pengawasan  lain  terhadap  kinerja,  keuangan,

                                         kepegawaian, dan barang milik negara;

                                   d.    pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
                                   e.    pelaksanaan pencegahan korupsi;

                                   f.    pengawasan  teknis  penyelenggaraan  pendidikan  dan
                                         kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerjanya; dan

                                   g.    penyusunan laporan hasil pengawasan.


                                                               Bagian Kelima

                                                           Inspektorat Investigasi


                                                                  Pasal 228

                                   Inspektorat Investigasi dipimpin oleh Inspektur yang berada di

                                   bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal.


                                                                  Pasal 229

                                   Inspektorat  Investigasi  mempunyai  tugas  melaksanakan
                                   penyiapan perumusan kebijakan teknis dan audit investigasi

                                   terhadap  pengaduan  masyarakat  atau  pegawai  atas  dugaan

                                   korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian.


                                                                  Pasal 230
                                   Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                   Pasal 229, Inspektorat  Investigasi menyelenggarakan fungsi:

                                   a.    penyiapan perumusan kebijakan teknis audit investigasi;
                                   b.    penyusunan  rencana,  program,  kegiatan,  dan  anggaran

                                         Inspektorat investigasi;

                                   c.    pelaksanaan  penemuan  fakta  terhadap  pengaduan
                                         masyarakat  atau  pegawai  atas  dugaan  korupsi,  kolusi,

                                         nepotisme,  dan  penyelewengan  lain  di  lingkungan
                                         Kementerian;

                                   d.    pelaksanaan  audit  investigasi  terhadap  pengaduan

                                         masyarakat  atau  pegawai  atas  dugaan  korupsi,  kolusi,
                                         nepotisme,  dan  penyelewengan  lain  di  lingkungan

                                         Kementerian;

                                   e.    fasilitasi pengawasan investigasi; dan
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87