Page 15 - Kelas X_PPKn_KD 3.4
P. 15
UU no 1 thn 1945 t6entang Komite Nasional
daerah.
UU no 22 thn 1948 tentang pokok pokok
Pemerintahan Daerah
UU Negara Indonesia Timur no 44 thn 1950
tentang Pemerintah Daerah Indonesia Timur.
UU no 18 thn 1965 tentang pokok pokok
Pemerintah daerah.
UU no 22 thn 1999 tentan Pemerintah daerah.
UU no 25 thn 1999 tenyang perimbangan.
UU no 32 thn.2004 tentang Pemerintah Daerah.
UU no 33 thn 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
Perpu no 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas
undang undang no 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah daerah.
Undang undang no 2 tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang no 2 thn 2014 tentang Perubahan
atas undang undang no 23 thn 2014 tentang
Pemerintah Daerah.
C. PRINSIP OTONOMI DAERAH
C. PRINSIP OTONOMI DAERAH
Nyata :otonomi secara nyata diperlukan sesuai
dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah.
Bertanggung Jawab pemberian otonomi
⌂ ⌂
diselaraskan diupayakan untuk memperlancar
Table of Contents
Table of Contents
