Page 26 - Kelas X_PPKn_KD 3.3

dari sekali dalam lima tahun dengan mengadakan

sidang istimewa.

Dasar Hukum MPR.

1. UUD NRI Tahun 1945 pasal 2 ayat 1

sampai 3.

2. UUD NRI Tahun 1945 pasal 3 ayat 1
sampai 3.

3. UUD NRI Tahun 1945 pasal 37 ayat 1

sampai 5.

4. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

Wewenang MPR

1. mengubah dan menetapkan UUD NRI
Tahun 1945

2. melantik presiden dan/atau wakil

presiden hasil pemilihan umum
3. memutuskan usul DPR untuk

memberhentikan presiden dan/atau wakil

presiden dalam masa jabatannya setelah

MK memutuskan bahwa presiden
dan/atau wakil presiden terbukti

melakukan pelanggaran

4. melantik wakil presiden menjadi presiden

jika presiden mangkat, berhenti,