Page 125 - Perjuangan dan Harapan Transformasi Semenanjung Doberai PBD
P. 125
Namun, perlu dipahami bahwa hal-hal itu juga
harus dibedakan rezimnya, apakah itu Otsus, Pemilu,
maupun Pilkada. Jika Otsus, maka yang berlaku untuk
Otsus kebijakannya, yang Pilkada maka berlaku untuk
Pilkada, demikian juga yang Pemilu. Masing-masing
punya rujukan undang-undangnya.
Yuk, kita hargai proses demokrasi yang sedang
berlangsung di atas tanah Moi maupun di tanah Papua
pada umumnya, terlebih khusus di Papua Barat Daya.
Kita hargai perbedaan pendapat setiap orang dalam
menggunakan hak politiknya.
Saya juga memberikan saran kepada para elit
politik agar tidak mengadu domba masyarakat
adat, atau membangun konflik masyarakat adat
untuk kepentingan politik yang dapat menghambat
Pilkada. Pilkada harus berjalan damai, sehingga tidak
menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, LMA Malamoi akan berkontribusi
untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi
masyarakat adat, agar dapat memahami hak-hak
politik satu sama lain.
Tak lupa saya juga berpesan kepada MRP Papua
Barat Daya yang sudah terbentuk agar bekerja sesuai
undang-undang. Janganlah membawa kepentingan
113
