Page 51 - Diseminasi_030720
P. 51
BUKU KEUANGAN NEGARA
Pengelolaan Keuangan Negara — Daerah : Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemerik-
sa Keuangan
Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono
Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2018
x, 200 hlm. : ilus. ; 24 cm.
336 HAL p
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai subsistem Keuangan Negara dihubungkan
dengan persoalan hukum bukanlah sesuatu yang mudah atau sederhana. Diperlukan
pengetahuan dan penghayatan yang memadai agar tidak salah kelola atau merugikan. Tidak
sedikit pihak-pihak yang bertanggung jawab pada pengelolaan keuangan daerah terjerat
masalah hukum, disebabkan antara lain belum diketahui dan dihayatinya masalah hukum atau
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Lebih jauh
lagi, tidak diketahui dan dihayatinya tentang “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara”
dari aspek hukum bisa saja menyebabkan para pengelola keuangan daerah dan para penegak
hukum berbeda penafsiran yang pada gilirannya dapat menimbulkan “korban” yang tidak
seharusnya.
Tidak jarang korban dimaksud dimulai dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) yang melaporkan adaanya indikasi kerugian (keuangan negara). Untuk itulah buku edisi
pertama ini dicoba disampaikan ke masyarakat sebagai bahan bacaan, khususnya yang tertarik
mendalami pengelolaan keuangan negara dan daerah, sehingga dapat lebih mantap dalam
mengetahui posisinya masing-masing, dan dalam membantu terciptanya pengelolaan keuangan
yang lebih transparan dan akuntabel.
Daftar Informasi Terseleksi | 47
