Page 16 - RENJA TAHUN 2020

RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG - 2020

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG

Target RENSTRA Realisasi Proyeksi
No Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Capaian 2020 2021 Catatan Analisis
(2019)
1 Prosentase rekomendasi 84 % 85 % 86 % 87 % 88 % 82.55 % 85 % 86 % Prosentase Capaian =
hasil pemeriksaan yang RT X 100 %
ditindaklanjuti TL
 Rekomendasi Temuan
(RT) = 1427
 Tindak Lanjut
Rekomendasi (TL) =
1178
2 Prosentase penurunan 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 42 % 30 % 35 % Prosentase Capaian =
jumlah temuan hasil TTB X 100 %
pemeriksaan TTL
 Temuan tahun berjalan
(TTB) = 19
 Temuan tahun lalu
(TTL) = 45
3 Prosentase pengaduan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Prosentase Capaian =
masyarakat yang S X 100 %
terselesaikan P
 Jumlah pengaduan
yang diterima (P) = 5
 Jumlah pengaduan
yang (S) = 5
4 Nilai Maturitas 3.0811 3.1005 3.1522 3.1808 3.2005 3.0811 3.1005 3.1522 Hasil QA dari Tim BPKP
Penyelenggaraan SPIP
5 Nilai AKIP Inspektorat 71.50 72.00 73.00 74.00 75.00 71.50 72.00 73.00 Hasil reviu Inspektorat
Kabupaten Tangerang
6 Level Kapabilitas APIP 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Hasil QA dari Tim BPKP

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor
penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu :
a. Faktor Pendorong

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tangerang yang telah sesuai dengan
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 86 Tahun 2016

Mekanisme kerja Inspektorat Kabupaten Tangerangyang berorientasi kepada
pencapaian kinerja
Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan

staff Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam menciptakan suasana kerja yang
kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi

Adanya kerja sama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan
kualitas hasil pengawasan
Pola kerja yang sistematik dan terjadwal sehingga memeberikan hasil yang optimal
efektif dan efisien

b. Faktor Penghambat

Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah
objek (perangkat daerah, desa, kelurahan, objek lainnya) yang diperiksa
Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat

pengawasan
Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka

percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme

10 | I N S P E K T O R A T