Page 22 - bulettin september 2023.cdr
P. 22

BULLETIN                                               EDISI SEPT - OKT  2023
                           BALI

            PERHIMPUNAN JURNALIS RAKYAT PROVINSI BALI




































                   artai Buruh baru saja melakukan launching sebuah tempat pengaduan untuk
                   bantuan  pelayanan  masyarakat,  yang  dinamakan  dengan  'Posko  Orange'.
            PNantinya,  posko  tersebut  akan  terbuka  bagi  siapa  saja  yang  membutuhkan
            bantuan pelayanan.

            Di Bali sendiri, Posko Orange juga akan  didirikan secara digital, menggunakan platform media
            sosial.  “Hal tersebut bertujuan agar dapat memberi kemudahan pada masyarakat dan agar
            mereka tak segan untuk mengadukan masalahnya”papar Yuanpriana.

            Melengkapi layanan Posko Orange, diterbitkan Kartu Perlindungan Hukum Partai Buruh yang
            ditujukan kepada masyarakat umum khususnya kalangan pekerja. Kartu ini bertujuan memberikan
            jaminan rasa aman dan terlindungi bagi pemegangnya jjika terbentur perkara yang berkaitan
            dengan hukum. Baik itu Perkara Perdata, Perkara Pidana, baik litigasi maupun non litigasi,
            perjanjian kerja sama, khususnya kontrak kerja juga perkara hukum lainnya yang mungkin terjadi
            di lingkungan bekerja.

            Perlindungan dan advokasi hukum diberikan tanpa dikenakan biaya. Dan untuk sosialisasi serta lebih
            memperkuat  pelayanan hukum, akan diback up dengan pemberitaan di media oleh Sayap Organisasi
            Partai Buruh yaitu PIJAR.

             CONTOH KARTU :                  TAMPAK DEPAN


               KARTU PERLINDUNGAN HUKUM                      LAYANAN              OFFICIUM NOBILE
                                                             POSKO ORANGE
                                                             1. Di PHK Sepihak
                                  6                          3. Outsourcing dan Buruh Kontrak yang Mengalami
                                                             2. Uang Pesangon Tidak Dibayar atau Tidak Sesuai
                                                                 PelanggaranHukum
                                                             4. Gaji/THR Tidak Dibayar/Dipotong
                                                             5. Kriminalisasi Terhadap Buruh, Petani,
                                                                 Nelayan dan Aktivis
                                                             6. Mengalami KDRT dan Pelecehan Seksual
                6666-7001-2023                               7. Tidak Mendapatkan Cuti
                                                             8. Ditolak Rumah Sakit dan Terkendala dengan BPJS
                                                             9. Pelayanan Publik yang Buruk dan Tidak Profesional  Pemegang kartu ini telah menunjuk kuasa
                 I KETUT SUARTAWAN                           10. PRT Mengalami Kekerasan  kepada Tim Advokasi Hukum Partai Buruh
                                                                                     dalam  mewakili  dan/atau  memberikan
                                                             11. Memerlukan Bantuan atau Pendampingan Hukum
                                                             12. Tanah Dirampas atau Digusur  bantuan hukum.
                 BERLAKU
                  SAMPAI 07/24
                                                                                                          22
                                                                                                          22
            Kembali ke daftar halaman                                                                     22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27