Page 125 - DUMMY BUKU KPU

vaksin virus Corona ditemukan; ancaman penularan virus Corona saat
Pilkada berpotensi terjadinya pelanggaran hak orang lain dan lainnya .
9
Tentunya situasi nasional mempengaruhi cara berpikir dan pandangan
warga di daerah dan ada anggapan jika hal tersebut sama dan dilakukan
seperti dalam tahapan pilkada masa normal maka pilkada bisa berpotensi
membahayakan tidak hanya penyelenggara tetapi juga peserta, pemilih
dan semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraannya.

KPU RI sudah menyiapkan perangkat regulasi sejak diputuskan Pilkada
dilanjutkan misalnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun
2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan atau/ Walikota dan Wakil Walikota Serentak
Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) yang selanjutnya diubah dalam PKPU No 10 tahun 2020 dan
PKPU nomor 13 Tahun 2020.

Sejak ada keputusan Pilkada serentak dilanjutkan, langkah
pertama yang dilakukan adalah mengemas informasi ke masyarakat
untuk menyakinkan bahwa persyaratan Pilkada serentak lanjutan adalah
mengutamakan kesehatan dan keselamatan penyelenggara, pemilih,
peserta dan semua pihak yang terlibat didalamnya. Artinya KPU sebagai
penyelenggara akan mementingkan kesehatan dan keselamatan semua
pihak dan ini tidak bisa di tawar lagi. Selanjutnya KPU Sukoharjo secara
intensif memberikan informasi dan menyakinkan pemilih untuk tidak
khawatir dengan kelanjutan Pilkada serentak. Penyampaian informasi
dilakukan baik secara langsung lewat sosialisasi, rapat koordinasi dengan
stakeholders maupun mamanfaatkan media sosial. Langkah serius KPU
Sukoharjo untuk menyakinkan masyarakat bisa dilihat dari implementasi
semua tahapan Pilkada seperti pada proses pencocokan dan penelitian
(coklit) yang dilakukan PPDP, pendaftaran paslon, pengundian nomor
urut paslon, juga tahapan lainnya semuanya menerapkan protokol
kesehatan pencegahan Covid-19.

(https://news.detik.com/berita/d-5180331/mereka-yang-minta-pilkada-
ditunda-karena-corona/2)

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih Pandemi Tak Halangi Partisipasi 125