Page 7 - PBB & BPHTB

b) Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) PBB = 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)
= 0,2% x NJKP

Keterangan singkatan yang digunakan dalam perhitungan PBB.

E. Mekanisme Pembayaran PBB

Mekanisme Penagihan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Badan

Pendapatan Daerah Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui mekanisme
penagihan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota

Makassar, mengingat pajak bumi dan Bangunan telah dialihkan menjadi pajak daerah dan baru
dioperasikan pada awal Tahun 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif

kualitatif yaitu jenis Penelitian yang digunakan penulis dengan menggambarkan hasil

observasi datadata yang diperoleh dari tempat penelitian.

Hasil penelitian menujukkan bahwa Mekanisme penagihan dan pembayaran pajak bumi

dan bangunan diawali Dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Wajib Pajak Dapat mengambil Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ke tempat pelayanan unit

Terpadu atau petugas pemungut pajak bumi dan bangunan lalu membayarkan Pajak
terutangnya. Pembayaran dapat dilakukan melalui kantor POS, atau Dilakukan secara online

melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau Bank yang Telah ditunjuk oleh Badan

Pendapatan Daerah Kota Makassar.

F. Keringanan PBB

Pemerintah telah berupaya untuk menciptakan keadilan bagi para wajib pajak, Khususnya

wajib pajak yang kurang mampu dalam memenuhi kewajiban pajak Terutangnya. Dalam

rangka menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak bumi dan Bangunan, maka diatur
kebijakan tentang pengurangan pajak bumi dan bangunan. UU No. 12 Tahun 1994 tentang

pajak bumi dan bangunan pasal 19, bahwa Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan
pajak yang terhutang. Pengurangan pajak Bumi dan bangunan (PBB) adalah pemberian

keringanan pajak yang terutang atas Objek pajak (Hairul Pahmi, 2009)

Menyangkut persentase pemberian pengurangan ini khusus untuk veteran Aturannya

adalah sudah baku yaitu 75% sedangkan untuk yang lain belum ada. Pemberian pengurangan

pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama antara satu Dengan yang lain bervariasi tergantung
kebijakan masing-masing. Artinya bahwa Persentase pemberian pengurangan masih bersifat

subjektif, sehingga diperlukan Paraturan yang baku (Sujono, 2009).

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan penerimaan pajak bumi dan Bangunan dapat

tercapai sesuai dengan target dan bisa mengubah cara pandang wajib Pajak terhadap pajak

4