Page 70 - Kaleidoskop_2019_01
P. 70
DUKUNGAN
Terhadap
umkm 12
.
03 19
Surabaya
Untuk memperkuat sistem pelayanan publik ke arah yang lebih baik, Badan
POM menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Efektivitas Pengawasan
Obat dan Makanan Melalui Sinergisme dengan Mitra Kerja. Acara dihadiri
Anggota VI dan jajaran BPK RI, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian RI, Jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gabungan
Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Jawa Timur, serta
perwakilan pelaku usaha di bidang pangan.
Deregulasi dan simplifikasi bisnis proses dilakukan sebagai langkah terdepan
pelayanan publik Badan POM, yang diperkuat dengan tiga kebijakan, yaitu
(1) Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, (2)
Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan,
(3) Peraturan BPOM No. 9 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengenaan Tarif 50% dan Rp 0,00 atas PNBP yang Berlaku Pada BPOM untuk
Usaha Mikro, Kecil dan Industri Rumah Tangga Pangan, untuk Kebutuhan
Donasi dan Berkaitan dengan Kejadian Luar Biasa atau Bencana.
68
