Page 47 - Presskonpress Tingkatkan Angka Kesembuhan dan Turunkan Angka Kematian Pasien COVID-19, Badan POM Terbitkan Izin Penggunaan dalam Kondisi Darurat Obat 5 - 6 Oktober 2020_Neat

Judul : BPOM Izinkan Obat Favipiravir dan Remdesivir untuk Mengobati COVID-19

Nama Media : idntimes.com

Tanggal : 6 Oktober 2020

Halaman/URL : https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/bpom-
izinkan-obat-favipiravir-dan-remdesivir-untuk-mengobati-covid

Tipe Media : Online

Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) telah menerbitkan izin penggunaan
obat Favipiravir dan Remdesivir untuk terapi
COVID-19 dalam kondisi emergensi atau
darurat.

Kepala Badan POM Penny Kusumastuti
Lukito mengungkapkan, obat tersebut terbukti
melalui uji klinik menunjukkan manfaatnya
dalam menyembuhkan pasien COVID-19.
"Favipiravir untuk pasien derajat ringan dan sedang yang dirawat di rumah sakit,
serta Remdesivir untuk pasien derajat berat yang dirawat di rumah sakit," ujar Penny
dalam siaran tertulis yang diterima IDN Times, Senin (5/10/2020).

1. BPOM terbitkan izin penggunaan dalam kondisi emergensi

Penny menerangkan, Badan POM telah menerbitkan izin penggunaan dalam kondisi
emergensi (Emergency Use Authorization/EUA) Favipiravir kepada Industri Farmasi
PT Beta Pharmacon (Dexa Group) dengan merek dagang Avigan®, dan kepada PT
Kimia Farma Tbk, yang saat ini sudah memproduksi produk generik Favipiravir di
Indonesia.

"Sedangkan untuk Remdesivir, telah diberikan EUA sejak tanggal 19 September
kepada Industri Farmasi PT Amarox Pharma Global, PT Indofarma, dan PT Dexa
Medica," imbuhnya.

2. BPOM terus awasi penyaluran dan peredaran obat
Lebih lanjut Penny memaparkan, EUA merupakan persetujuan penggunaan obat atau
vaksin saat kondisi darurat kesehatan masyarakat, dalam hal ini pandemik COVID-
19.

Terhadap produk yang telah mendapatkan EUA, Badan POM terus melakukan
pengawasan penyaluran dan peredaran sejak dari industri farmasi, pedagang besar
farmasi, dan sarana pelayanan kefarmasian.
Pengawasan dapat dilakukan melalui evaluasi pelaporan realisasi importasi, produksi,
dan distribusi obat yang disampaikan kepada Badan POM.

3. Badan POM mewajibkan industri farmasi untuk menjamin mutu obat