Page 9 - Kosmetik aman 1

Judul : Peredaran Kosmetik Ilegal Masih Marak
Nama Media : kompas.id
Tanggal : 25 September
Halaman/URL : https://kompas.id/baca/humaniora/2019/09/25/peredaran-kosmetik-ilegal-masih-
marak
Tipe Media : Online

Peredaran produk kosmetik ilegal masih marak. Media sosial membuat peredaran tersebut
berpeluang semakin luas. Selain pengawasan, edukasi kepada konsumen dan pengiklan penting untuk
memutus rantai peredaran kosmetik illegal. Data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
menyatakan, nilai keekonomian kosmetik ilegal yang ditemukan pada Januari-Agustus 2019 mencapai
Rp 31 miliar. Total temuan kosmetik ilegal sepanjang 2018 adalah Rp 125 miliar. Angka tersebut
menunjukkan masih maraknya peredaran kosmetik ilegal di tengah masyarakat. Kepala BPOM Penny
K Lukito mengatakan, masih banyak produk kosmetik yang belum mendapat izin edar dari BPOM. Ia
mengimbau para pelaku usaha untuk segera mengurus perizinan. Pengajuan notifikasi kosmetik bisa
dilakukan secara daring. “Masyarakat pun mesti hati-hati dengan dengan produk berizin edar palsu.
Keaslian izin edar bisa dicek di laman kami dan aplikasi BPOM Mobile. Di sisi lain, kami tetap
melakukan pengawasan post-market atau setelah suatu produk beredar,” kata Penny di Jakarta, Rabu
(25/9/2019) pada diskusi berjudul “Endorse Kosmetik Aman atau Menuai Bencana.”

Perkembangan teknologi pun membuka peluang beredarnya kosmetik palsu dengan jangkauan yang
lebih luas. Untuk mengantisipasi meluasnya peredaran tersebut, BPOM mengawasi dan melakukan
patroli siber di media sosial serta pasar daring (marketplace). Penny mengatakan, mengedukasi
masyarakat merupakan cara paling efektif untuk meminimalkan peredaran kosmetik ilegal. Figur
publik pun dirasa perlu diedukasi, terlebih mereka yang sering mempromosikan (endorse) kosmetik
di media sosial. Edukasi juga dirasa perlu mengingat sejumlah artis Indonesia yang tersandung kasus
promosi kosmetik palsu pada akhir 2018. Barang yang ditampilkan figur publik dinilai bisa
memengaruhi para pengikutnya (follower) di media sosial. Sebagai contoh, sebuah unggahan
kosmetik dari beragam figur publik dunia maya bisa disukai puluhan hingga ratusan ribu tanda suka
(like) dari para pengikut. Tak jarang para pengikut terpengaruh untuk membeli barang yang
dipromosikan tersebut. “Endorser (pengiklan) penting karena mereka bisa membantu mengedukasi
masyarakat untuk membedakan kosmetik legal dan ilegal. Ketika beriklan pun mereka tidak boleh
berlebihan, harus objektif, dan sesuai fakta," kata Penny. Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia
(PARFI) Marcella Zalianty yang hadir pula dalam acara itu, juga mendorong para figur publik mengecek
kontrak sebelum menerima tawaran iklan. Kontrak harus menjelaskan legalitas dan keamanan
kosmetik.

Selain edukasi tentang pentingnya mengenali kosmetik legal, menurutnya, sosialisasi tentang
konsekuensi hukum beriklan kosmetik ilegal juga perlu diberikan. Pengurus Harian Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan, tidak banyak masyarakat yang melaporkan
kasus kosmetik ilegal karena alasan personal. Rata-rata laporan kosmetik ilegal yang diterima per
tahun adalah 5-10 kasus. “Jangan dilihat dari jumlahnya yang sedikit karena ini seperti fenomena
gunung es. Saya mengimbau masyarakat untuk membeli kosmetik legal karena dengan begitu mereka
bisa dilindungi haknya sebagai konsumen,” kata Sudaryatmo.