Page 25 - New Mapom Trial_01

Peningkatan Daya Saing

LINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN MEMASTIKAN OBAT JKN AMAN DAN

BERKUALITAS

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan POM sebagai Lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan mempunyai
merupakan program jaminan sosial peran yang sangat vital dalam melindungi kesehatan ratusan juta nyawa penduduk
kesehatan nasional, yang diamanatkan Indonesia. Berbagai upaya perkuatan dilakukan Badan POM, terutama terkait Obat
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun JKN. Selasa (23/04) Badan POM menyelenggarakan kegiatan Sounding Rekomendasi
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Pemilihan Penyedia Obat untuk JKN sebagai upaya perkuatan pengawasan obat.
Nasional (SJSN). Sebagai salah satu Bertempat di Swissbell Hotel Jakarta, acara dibuka dan dipimpin langsung oleh
program prioritas pemerintahan Presiden Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito yang dilanjutkan pemaparan Dirjen Farmalkes
Jokowi-JK, program JKN masuk dalam Kementerian Kesehatan, Engko Sosialine Magdalene, serta Plt. Direktur Pengawasan
Nawacita ke-5, yaitu meningkatkan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat
kualitas hidup manusia Indonesia.
Adiktif (ONPPZA) Badan POM, Rita Endang.
Berdasarkan data Badan Penyelenggara Beberapa asosiasi seperti International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG),
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), serta beberapa industri farmasi dan
Juli 2019 jumlah peserta JKN mencapai Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang ikut dalam e-katalog hadir dalam pertemuan
222.463.022 orang. Banyaknya jumlah ini. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar pelaku usaha dapat memahami alat
peserta JKN berbanding lurus dengan penilaian kepatuhan pelaku usaha dalam konsep Multi Criteria Decision Analysis
meningkatnya kebutuhan obat pasien (MCDA) sekaligus sebagai bentuk dukungan Badan POM kepada industri farmasi
JKN. Hal tersebut mendorong pemerintah di Indonesia.
untuk menjamin ketersediaan obat JKN
yang aman dan bermutu.
Perbaikan pengadaan Obat JKN terus
dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal
ini Kementerian Kesehatan, Badan POM,
dan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sebelumnya pada akhir Desember
2018 telah diselenggarakan pertemuan
Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
(Farmalkes) Kementerian Kesehatan
bersama Badan POM, LKPP, dan Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia (FK-
UI) dalam rangka membahas perbaikan
kriteria obat yang akan masuk e-Katalog
Obat JKN.

26 / Majalah Pengawasan Obat dan Makanan