Page 114 - Dukungan Badan POM dalam Penyediaan Obat dan Vaksin

Menkes dan jajarannya telah menyiapkan program vaksinasi Covid-19 dan mengambil
langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dan akan segera
melakukan simulasi di beberapa puskesmas. Sejak akhir September 2020 juga telah
dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-
19.

"Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda
terdepan, yaitu medis dan paramedic, pelayanan public, TNI/Polri, dan seluruh tenaga
pendidik" kata Menkes Terawan dalam keterangan pers, Senin (12/10/2020).

Untuk menjaga akuntabilitas pengadaan vaksin, maka vaksin yang dibayarkan
pemerintah maupun yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang
ditunjuk untuk pengadaan vaksin.

Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dalam waktu dekat Bio Farma
diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra
kerjasamanya.Terawan mengatakan mereka yang di garda terdepan dan peserta
Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya
vaksinnya oleh Pemerintah.
Sementara data untuk vaksin G42/Sinopharm akan diambil dari data uji klinis di UAE
karena diproduksi di sana. Kehalalan vaksin Sinovac dan Cansino akan dijamin melalui
partisipasi MUI dalam proses pengujian data, begitu juga dengan kehalalan vaksin
G42/Sinopharm. "MUI-nya Abu Dhabi sudah menyatakan no issue dengan kehalalan
vaksin G42," ucap Dirut Bio Farma Honesti Basyir.

Sementara soal kehalalan vaksin, tim inspeksi yang terdiri dari unsur BPOM,
Kementerian Kesehatan, MUI, Bio Farma akan bertolak ke Tiongkok pada tanggal 14
Oktober 2020 untuk melihat kualitas fasilitas produksi dan kehalalan vaksin produksi
Sinovac, dan Cansino.

Sebelumnya Direktur Registrasi Obat BPOM Lucia Rizka Andalusia juga mengatakan
BPOM memastikan fasilitas produksi vaksin Covid-19, dan ketersediaan vaksin dan
komitmen terhadap pemenuhan aspek khasiat keamanan dan mutu vaskin. Apalagi di
masa pandemi memungkinkan diberikan izin darurat penggunaan sesuai aturan BPOM
27/2020.

Izin ini diberikan karena semua obat dan vaksin yang diberikan masih dalam
pengembangan. Namun obat dan vaksin yang diberikan harus disertai bukti keamanan
khasiat dan mutu yang memadai sehingga sudah dapat digunakan meskipun harus tetap
dilakukan pemantauan khasiat dalam populasi yang lebih besar dan keamana yang lebih
ketat.
"BPOM berhati-hati dalam percepatan ketersediaan obat dan mendapatkan vaksin ini
terhadap produk yang mendapat EUA. BPOM melakukan pegawasan penyaluran dan
peredaran sejak masuk dari luar negeri serta proses produksi, serta distribusi oleh
pedagang besar farmasi dan pendistribusian di sarana kefarmasian," katanya.

Judul : Pengadaan Vaksin Covid-19 di Indonesia Hanya untuk 170 Juta Jiwa?
Indonesia Butuh 340 Juta Dosis
Nama Media : tribunnews.com