Page 139 - Dukungan Badan POM dalam Penyediaan Obat dan Vaksin
P. 139

Judul                 : Pemerintah Libatkan MUI Pastikan Kehalalan Vaksin COVID-19

               Nama Media            : detak.co

               Tanggal               : 18 Oktober 2020

               Halaman/URL           : https://detak.co/detail/berita/pemerintah-libatkan-mui-pastikan-kehalalan-
                                     vaksin-covid19

               Tipe Media            : Online



                                                            Pemerintah terus melakukan langkah-langkah
                                                            persiapan  untuk  pelaksanaan  penyuntikan
                                                            vaksin  COVID-19  kepada  masyarakat.  Selain
                                                            vaksin  Merah  Putih  yang  dikembangkan  oleh
                                                            periset  di  Indonesia,  pengadaan  vaksin  juga
                                                            dilakukan  melalui  kerja  sama  dengan  negara
                                                            lain.

               Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menjelaskan pemerintah telah melibatkan Majelis
               Ulama Indonesia (MUI) sejak awal pandemi ini.
               Fatwa  MUI  banyak  menjadi  acuan,  mulai  dari  mengenai  ibadah  salat  Jumat,  salat
               Idulfitri,  salat  Iduladha,  pembayaran  zakat  yang  dapat  dipergunakan  untuk
               penanggulangan pandemi, tata cara beribadah bagi tenaga medis yang menggunakan
               baju hazmat, serta pemulasaran jenazah.

               “Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan
               vaksin,  kemudian  pertimbangan  kehalalan  vaksin,  audit  di  pabrik  vaksin  termasuk
               kunjungan ke fasilitas vaksin di RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Kemudian juga terus
               menyosialisasikan ke masyarakat dalam rangka vaksinasi,” ujarnya.

               Wapres  menekankan  bahwa  vaksin  yang  akan  diberikan  ke  masyarakat  harus
               mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini MUI.

               “Tetapi  kalau  tidak  halal,  namun  tidak  ada  solusi  selain  vaksin  tersebut,  maka  dalam
               situasi  darurat  bisa  digunakan  dengan  penetapan  yang  dikeluarkan  Majelis  Ulama
               Indonesia,” tegasnya.
               Perusahaan pembuat vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab serta Sinovac dan CanSino
               dari RRT telah menyampaikan komitmennya untuk memasok vaksin ke Indonesia.

               Dilansir dari laman maritim.go.id, tim inspeksi yang terdiri dari unsur BPOM, Kementerian
               Kesehatan,  MUI,  dan  Bio  Farma,  Rabu  (14/10),  bertolak  ke  Tiongkok  untuk  melihat
               kualitas fasilitas produksi dan kehalalan vaksin Sinovac dan CanSino.

               Sementara data untuk vaksin G42/Sinopharm yang diproduksi di Uni Emirat Arab akan
               diambil dari data uji klinis di negara tersebut.

               Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkapkan MUI dilibatkan dalam proses
               pengujian  data  untuk  menjamin  kehalalan  vaksin  Sinovac  dan  CanSino,  begitu  juga
               dengan vaksin G42/Sinopharm.
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144