Page 5 - Forum Merdeka Barat (FMB) 9

Judul : Keamanan Pangan Butuh Kesadaran Tiap Individu
Nama Media : kompas.id
Tanggal : 16 September
Halaman/URL : https://kompas.id/baca/ekonomi/2019/09/16/keamanan-pangan-butuh-
kesadaran-tiap-individu
Tipe Media : Online

Pemerintah bertanggung jawab melindungi masyarakat dari ancaman berbagai produk makanan dan
minuman yang berbahaya bagi kesehatan. Meski begitu, kesadaran masyarakat untuk memilih jenis
pangan yang aman dan sehat juga penting. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf dalam Forum Merdeka
Barat 9 di Jakarta, Senin (16/9/2019), mengatakan, masyarakat harus paham berbagai kandungan
yang terdapat pada makanan ataupun minuman yang dikonsumsi. Dampak buruk kesehatan akibat
pangan yang tidak sehat biasanya muncul karena konsumsi yang dilakukan terus-menerus ”Kesadaran
ini baru muncul jika masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan jelas. Untuk itu, tugas
Pemerintah memberikan edukasi terkait keamanan pangan. Pastikan juga kewajiban mencantumkan
informasi kandungan makanan ataupun minuman pada kemasan dijalankan oleh produsen,” katanya.
Menjamin keamanan pangan berarti melindungi masyarakat dari kandungan pangan yang tercemar,
baik oleh cemaran kimia, biologis, ataupun kandungan lainnya yang bisa merugikan dan
membahayakan kesehatan. Selain terkait kandungan, pangan yang aman juga terjamin
kebersihannya.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Penny K Lukito mengatakan, maraknya jual-beli
secara daring menjadi tantangan Badan POM dalam mengawasi obat dan makanan. Masyarakat pun
diharapkan bisa lebih berdaya untuk menjadi konsumen yang cerdas. Untuk menjamin keamanan
pangan bagi masyarakat, Badan POM berupaya melalui beberapa cara, seperti pengawasan mutu
fortifikasi pangan dan pengaturan informasi nilai gizi pada label kemasan pangan. Informasi nilai gizi
pada kemasan harus mencantumkan beberapa kandungan gizi, seperti energi, lemak, gula, dan garam.
”Selain nilai gizi, masyarakat juga bisa lebih teliti mengecek kemasan pangan apakah memiliki logo
bertuliskan ’Pilihan Lebih Sehat’. Produk yang mencantumkan logo ini berarti telah memenuhi kriteria
untuk menjadi pilihan produk yang lebih sehat berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemaknya,”
ujarnya. Sementara ini, logo ”Pilihan Lebih Sehat” baru diberlakukan untuk produk minuman siap
konsumsi dan mi atau pasta instan. Melalui label informasi gizi dan logo tersebut diharapkan bisa
menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih produk pangan yang sesuai dengan batasan gizi
yang dibutuhkan tubuh.

RUU pengawasan obat dan makanan

Dede menambahkan, upaya perlindungan masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang
berbahaya juga perlu diperkuat dengan pengawasan yang lebih baik. Menurut dia, selama ini Badan
POM belum memiliki otoritas yang cukup dalam mengawasi obat dan makanan serta produk turunan
lainnya, seperti kosmetik, produk tembakau, dan jamu. Hal ini disebabkan karena belum ada landasan
legal yang kuat dan permanen. ”DPR telah berinisiatif membentuk Undang-Undang Pengawasan Obat
dan Makanan. Melalui regulasi ini, Badan POM dinilai bisa lebih efektif memberikan perlindungan dan
pelayanan ke publik terkait pengawasan obat dan makanan,” ucapnya. Staf Ahli Bidang Hukum
Kesehatan Kementerian Kesehatan Kuwat Sri Hudoyo menyatakan, daftar inventaris masalah (DIM)
atas UU tersebut ditargetkan bisa diserahkan oleh Kemenkes pada 20 September 2019. ”Supaya
dipastikan pembentukan regulasi ini berlanjut, saya harap DPR bisa membentuk panja (panitia kerja)
terlebih dahulu sebelum Pemerintahan baru,” katanya.