Page 68 - Kaleidoskop_2019_OK_OK

DUKUNGAN

Terhadap

UMKM Surabaya 12

.
03 19

Untuk memperkuat sistem pelayanan publik ke arah yang lebih baik, Badan
POM menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Efektivitas Pengawasan
Obat dan Makanan Melalui Sinergisme dengan Mitra Kerja. Acara dihadiri
Anggota VI dan jajaran BPK RI, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian RI, Jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gabungan
Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Jawa Timur, serta
perwakilan pelaku usaha di bidang pangan.
Deregulasi dan simplifikasi bisnis proses dilakukan sebagai langkah terdepan
pelayanan publik Badan POM, yang diperkuat dengan tiga kebijakan, yaitu
(1) Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, (2)
Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan
Olahan, (3) Peraturan Badan POM No. 9 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pengenaan Tarif 50% dan Rp 0,00 atas PNBP yang Berlaku Pada
Badan POM untuk Usaha Mikro, Kecil dan Industri Rumah Tangga Pangan,
untuk Kebutuhan Donasi dan Berkaitan dengan Kejadian Luar Biasa atau
Bencana.

66