Page 103 - Pengawalan Badan POM dalam Penyediaan Vaksin COVID-19

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Putranto mengatakan persiapan detail
untuk program vaksinasi ini terus dilakukan, dengan prioritas para tenaga kesehatan
dan aparat keamanan yang berada di garis terdepan dalam penanganan Covid-19.

Menkes dan jajarannya telah menyiapkan program vaksinasi Covid-19 dan
mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dan
akan segera melakukan simulasi di beberapa puskesmas. Sejak akhir September
2020 juga telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata
cara vaksinasi Covid-19.

"Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di
garda terdepan, yaitu medis dan paramedic, pelayanan public, TNI/Polri, dan seluruh
tenaga pendidik" kata Menkes Terawan dalam keterangan pers, Senin (12/10/2020).

Untuk menjaga akuntabilitas pengadaan vaksin, maka vaksin yang dibayarkan
pemerintah maupun yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN
yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin.

Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dalam waktu dekat Bio Farma
diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua
mitra kerjasamanya.Terawan mengatakan mereka yang di garda terdepan dan
peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung
biaya vaksinnya oleh Pemerintah.

Sementara data untuk vaksin G42/Sinopharm akan diambil dari data uji klinis di UAE
karena diproduksi di sana. Kehalalan vaksin Sinovac dan Cansino akan dijamin
melalui partisipasi MUI dalam proses pengujian data, begitu juga dengan kehalalan
vaksin G42/Sinopharm. "MUI-nya Abu Dhabi sudah menyatakan no issue dengan
kehalalan vaksin G42," ucap Dirut Bio Farma Honesti Basyir.

Sementara soal kehalalan vaksin, tim inspeksi yang terdiri dari unsur BPOM,
Kementerian Kesehatan, MUI, Bio Farma akan bertolak ke Tiongkok pada tanggal
14 Oktober 2020 untuk melihat kualitas fasilitas produksi dan kehalalan vaksin
produksi Sinovac, dan Cansino.

Sebelumnya Direktur Registrasi Obat BPOM Lucia Rizka Andalusia juga
mengatakan BPOM memastikan fasilitas produksi vaksin Covid-19, dan
ketersediaan vaksin dan komitmen terhadap pemenuhan aspek khasiat keamanan
dan mutu vaskin. Apalagi di masa pandemi memungkinkan diberikan izin darurat
penggunaan sesuai aturan BPOM 27/2020.

Izin ini diberikan karena semua obat dan vaksin yang diberikan masih dalam
pengembangan. Namun obat dan vaksin yang diberikan harus disertai bukti
keamanan khasiat dan mutu yang memadai sehingga sudah dapat digunakan
meskipun harus tetap dilakukan pemantauan khasiat dalam populasi yang lebih
besar dan keamana yang lebih ketat.

"BPOM berhati-hati dalam percepatan ketersediaan obat dan mendapatkan vaksin
ini terhadap produk yang mendapat EUA. BPOM melakukan pegawasan penyaluran
dan peredaran sejak masuk dari luar negeri serta proses produksi, serta distribusi
oleh pedagang besar farmasi dan pendistribusian di sarana kefarmasian," katanya.