Page 41 - MODUL 1_PPKn
P. 41
Modul PPKn Kelas X KD 3.3
D. Badan Pemeriksa Keuangan\
E. Pendapat Menteri Keuangan
12. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara, Pengelolaan
kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara
selaku pemegang kekuasaan …
A. federatif
B. legislatif
C. eksekutif
D. yudikatif
E. koordinatif
13. Menurut pasal 14 UUD NRI tahun 1945, Presdiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi
dengan memperhatikan pertimbangan ....
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan Banding
C. Mahkamah Konstitusi
D. Menteri Hukum dan HAM
E. Dewan Perwakilan Rakyat
14. Menurut UUD 1945 dalam hal pemberian Amnesti oleh kepala Negara, presiden
meminta pertimbangan dari …
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan Banding
C. Mahkamah Konstitusi
D. Menteri Hukum dan HAM
E. Dewan Perwakilan Rakyat
15. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya,
adalah…
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Dewan Perwakilan Daerah
E. Badan Pengawas Keuangan
16. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan putusannya
bersifat final, adalah …
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Dewan Perwakilan Daerah
E. Badan Pengawas Keuangan
17. Dibawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali ....
A. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
B. Memilih dan Memberhentikan Presiden dan wakil Presiden
C. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang
ditentukan menurut Undang-Undang Dasar
D. Memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum
E. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik.
40