Page 23 - Buku Saku Digital Pengelolaan Keuangan Desa
P. 23

22

            b. Transfer

                                                                                                       dapat untuk membiayai bidang
                                                                                                     penyelenggaraan pemerintah desa,
                                                                                                     bidang pelaksanaan pembangunan
                                                                                                           desa, bidang pembinaan
                                                diatur dalam                                            kemasyarakatan desa, bidang
                                             Peraturan Bupati                                       pemberdayaan masyarakat desa dan
                                                                                                      bidang penanggulangan bencana,
                                             setiap tahunnya                                        keadaan darurat dan mendesak desa.










                                                                      Hasil pajak
                                                                     daerah dan                                         Bantuan                  Bantuan
                                                                                                 Alokasi
                                              Dana Desa                 retribusi             Dana Desa                Keuangan                Keuangan
                                                                                                                          APBD
                                                                                                                                                   APBD
                                                                        daerah                                           Provinsi              Kabupaten
                                                                      kabupaten








                             diprioritaskan untuk
                             membiayai bidang                                                                           diatur kembali oleh
                        pelaksanaan pembangunan                                                                          pemberi bantuan
                              desa dan bidang                                                                            dan dapat bersifat
                        pemberdayaan masyarakat                                                                          umum dan khusus
                                     desa
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28