Page 55 - Buku Saku Digital Pengelolaan Keuangan Desa
P. 55
54
Menurut Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD pada pasal 31 berbunyi BPD mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Pada pasal 46 berbunyi
1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
b. pelaksanaan kegiatan; dan
c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
monitoring dan evaluasi. Jelas terlihat bahwa BPD tidak berhak untuk
menghentikan pekerjaan Desa, namun pada Pasal 51 berbunyi BPD berhak: a.
mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan
Desa kepada Pemerintah Desa. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 63 huruf I BPD
berwenang: menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil
kepada Bupati/Wali kota melalui Camat; berdasarkan aturan tersebut BPD tetap
dapat melakukan pengawasannya dengan cara menanyakan kepada Kepala
Desa tentang kendala tersebut namun apabila BPD tidak mendapat respon
yang baik maka BPD berwenang melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui
Camat.
