Page 8 - Buku Saku Digital Pengelolaan Keuangan Desa

7
KEWENANGAN DESA

Berbicara kewenangan berarti bicara tentang lingkup dan wilayah kuasa. Maknanya bisa

berarti hak dan kewajiban. Menyitir Sutoro Eko dalam buku “Kedudukan dan Kewenangan
Desa” (2014), “Kewenangan merupakan kekuasaan dan hak seseorang atau lembaga

untuk melakukan sesuatu, atau mengambil keputusan untuk mencapai tujuan tertentu.”

Nah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), menegaskan jenis-jenis

kewenangan desa. Dalam UU Desa, jenis-jenis kewenangan desa meliputi kewenangan di

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal-usul, serta adat istiadat desa (pasal 18 UU Desa). Kemudian, jenis-jenis

kewenangan desa (pasal 19 UU Desa) meliputi:

1. Kewenangan Asal-usul;

2. Kewenangan lokal berskala desa;

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau

Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.