Page 35 - BUKU SAKU DIGITAL
P. 35
34
Bila ada ketidaksepakatan antara BPD dan Kepala Desa dalam hal
penetapan Perdes APBDes
Berdasarkan permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 32 ayat 4
dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang
disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang
berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan
menggunakan pagu tahun sebelumnya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada PTO
perencanaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :
a. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak
mencapai kata sepakat, musyawarah BPD tetap mengambil keputusan dengan disertai
catatan permasalahan yang tidak disepakati.
b. Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota
melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh)
hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan
pembinaan.
