Page 22 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 22
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
BAB IV
PENGELOLAAN PERIKANAN
Pasal 6
(1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang
optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber
daya ikan.
(2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan
pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/
atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.*
*.Hukum adat dan/atau kearifan lokal yang dijadikan pertimbangan
dalam pengelolaan perikanan adalah yang tidak bertentangan
dengan hukum nasional.
Pasal 7
(1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber
daya ikan, Pemerintah Pusat menetapkan:
a. rencana pengelolaan perikanan;
b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu
di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia;
DITJEN PSDKP
12
