Page 504 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 14 -

(2) Bentuk dan format lembar pemasangan Transmiter
SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17
(1) Pengguna SPKP yang telah memasang dan
mengaktifkan Transmiter SPKP, serta telah terpantau
oleh pusat pemantauan Kapal Perikanan diterbitkan
SKAT dalam bentuk kartu elektronik.
(2) Penerbitan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan permohonan Pengguna SPKP
kepada Pengelola SPKP secara elektronik melalui
aplikasi SPKP dengan mengunggah persyaratan:
a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri;
b. bukti pembayaran Airtime Fee SPKP; dan
c. lembar pemasangan Transmiter SPKP.
(3) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pengguna SPKP harus
mencantumkan nomor telepon seluler dan alamat
surat elektronik.
(4) Pengelola SPKP berdasarkan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan
penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan
melakukan pemantauan terhadap keaktifan
Transmiter SPKP dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara
lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau
penolakan.
(5) Apabila permohonan disetujui sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Pengelola SPKP menerbitkan SKAT dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
(6) Apabila permohonan ditolak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Pengelola SPKP menerbitkan surat
penolakan disertai dengan alasan, dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) hari kerja.

DITJEN PSDKP

494