Page 551 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 3 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang
mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perikanan.
3. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
yang selanjutnya disingkat PWP-3-K adalah suatu
pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan,
pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir
dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah
dan pemerintah daerah, antarsektor, antara ekosistem
darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan
manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat.
4. Polisi Khusus PWP-3-K yang selanjutnya disebut
Polsus PWP-3-K adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu yang diberi kewenangan kepolisian khusus
untuk melakukan pengawasan di bidang PWP-3-K.
5. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang
menghubungkan daratan dengan daratan dan
bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan
kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap
unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan
hukum internasional.
7. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah
rencana yang menentukan arah penggunaan sumber
daya setiap satuan perencanaan disertai dengan

DITJEN PSDKP
541