Page 669 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 39 -

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian.
(9) Menteri mendelegasikan kewenangan pengajuan
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
kepada Direktur Jenderal.
(10) Setiap Orang yang melakukan pembangunan Kapal
Perikanan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) wajib memiliki persetujuan impor dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perdagangan setelah mendapatkan Persetujuan
Pengadaan Kapal Perikanan dari Menteri.

Pasal 37
(1) Pengadaan Kapal Perikanan dalam keadaan baru dan
dalam keadaan tidak baru di dalam negeri wajib
memiliki Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan.
(2) Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki sebelum
melakukan pengadaan Kapal Perikanan di dalam
negeri.
(3) Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan
dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan PPKP
lama.
(4) Persyaratan melampirkan PPKP lama sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Kapal hasil
rampasan negara dalam perkara tindak pidana yang
telah memperoleh putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap.

Pasal 38
(1) Memodifikasi Kapal Perikanan merupakan pengadaan
Kapal yang pernah didaftarkan sebagai Kapal
Perikanan dan/atau nonKapal Perikanan dengan
melakukan perubahan fungsi.
(2) Perubahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

DITJEN PSDKP
659