Page 12 - SKH Palangka Post Edisi 16 Oktober 2019

RABU, 16 oktoBeR 2019 12

Pimpinan Dewan Dewan Minta PT HMBP

Dukung Porprov

2022 di Kotim

SAMPIT, PPOST Patuh Terhadap Hukum
Unsur pimpinan DPRD
Kotawaringin Timur
mendukung pelaksanaan
pekan olahraga provinsi
(Porprov) ke-12 yang akan SAMPit, PPoSt Wati, anggota Komisi II DPRD “Dalam waktu dekat kita melakukan pemeriksaan izin
dilaksanakan pada 2022 Buntut permasalahan warga Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kotim. akan RPD dan masih dijad- usaha HGU dan cek lapangan
mendatang di Kabupaten Dia juga mengatakan sejauh walkan, perusahaan wajib ha- memang benar lahan itu diduga
Kotim. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan PT Hamparan Massawit ini lahan seluas 117 hektare dir, jangan sampai menyulut berada di luar HGU. Namun
Ketua DPRD Kotim, Rin- Bangun Persada (HMBP), DPRD Kotim akan memanggil pihak tersebut masih dalam posisi di amarah masyarakat,” tuturnya. sangat disayangkan pada saat
ie sangat berharap ajang perusahaan dan warga untuk melakukan rapat dengar pendapat portal warga sebelum perma- Lebih lanjut politikus PAN ini pemda belum mengambil
olahraga bergengsi itu bisa Rinie salahan itu ada titik temunya. Kotim ini mengatakan perma- kebijakan atas lahan yang di
dilaksanakan di Kotim. (RDP) untuk menyelesaikan temuan Pansus Sawit di areal 117 hek- Oleh sebab itu diharapkan salahan ini sebenarnya sudah luar HGU tersebut.
Bahkan dari sisi anggaran tare lahan perusahaan, yang diduga di luar HGU tersebut. kepada pihak perusahaan lama terjadi namun tidak per- “Lebih jelasnya nanti akan ter-
DPRD siap mendukung. supaya menjaga situasi ke- nah diganti rugi oleh perusa- ungkap ketika RPD. Oleh sebab
“Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di “Hasil kemaren saat di lapangan, haan yang bersangkutan supaya amanan daerah dan investa- haan. itu, Pemkab Kotim, perusahaan
DPRD dari sisi anggaran kami siap mendukung DPRD Kotim akan melakukan patuh terhadap hukum negara sinya supaya hadir pada saat Bahkan, kata dia, beberapa dan masyarakat juga pihak ter-
pelaksanaan Porprov 2022 nanti dilaksanakan di Ko- rapat memanggil semua pihak, dan hukum adat yang ada di Kali- di panggil RDP dalam waktu waktu lalu ketika Tim Pan- kait diharapkan hadir nantinya,”
tim,” kata politisi PDI Perjuangan itu, Selasa (15/10). dan kami minta kepada perusa- mantan Tengah ini,” ujar Hj Mega dekat ini. sus yang dibentuk oleh dewan demikian Megawati.(emi/P3)
Begitu juga dengan Wakil Ketua DPRD Kotim, H
Rudianur, dirinya meminta agar pelaksanaan pesta
olahraga itu Kotim bisa dipercayakan sebagai tuan
rumah.
Menurut Rudianur, Kotim sangat layak jadi tuan
rumah apalagi saat ini segala fasilitas olahraga di
daerah ini sudah bisa dikatakan cukup lengkap.
Tinggal menunggu restu, bilamana Kotim ditunjuk
jadi tuan rumah mereka DPRD akan mengalokasikan
anggaran untuk pelaksanaannya nanti.
“Yang jelas untuk kegiatan semacam ini kita pasti
mendukung, kesempatan semacam ini jika Kotim
dipercayakan kita harus ambil. Karena saya yakin
dan percaya kalau Kotim itu mampu,” tandasnya.
(nc-bn/P3)
Penyaluran Baju

Gratis Diharapkan

Tepat Sasaran

SAMPIT, PPOST
Anggota Komisi III
DPRD Kotim Riskon Fe-
biansyah mendukung
penuh langkah pemerin-
tah daerah atas pemberi-
an baju secara gratis bagi
siswa dan siswi Sekolah
Dasar dan SMP di Ko-
tim. Namun, diharapkan
wacana penyaluran 6.000
baju seragam sekolah Riskon
secara gratis itu tetap
sasaran. Fabiansyah
Menurutnya anggaran
Rp4,5 miliar yang disiapkan oleh pemerintah
daerah harus diakomodir kepada para siswa Foto : BN
siswi yang benar-benar membutuhkan bantuan koMiSi II DPRD Kotim saat sidak di PT HMBP areal yang kini bermasalah dengan warga Desa Penyang. Di lokasi itu ada pemortalan yang dilakukan warga.
pakaian sekolah secara gratis tersebut.
“Tentunya ada kategori dalam pemberian baju
atau pakaian seragam secara gratis ini. Untuk itu
kita mendorong agar nantinya yang mendapatkan
seragam tersebut benar-benar tepat sasaran dan Penataan Aset Harus Tertib Demi Pertahankan WTP
yang membutuhkan, itu saja intinya,” ungkapnya,
Selasa (15/10).
Dia juga menjelaskan pihaknya di Komisi III SAMPIT, PPOST dari Badan Pemeriksaan Keuan- pengelolaan aset yang masih rung atau toko sejenisnya. Ini yang publik.
tentunya mendukung langkah tersebut. Hal Anggota Komisi I DPRD Ko- gan (BPK) RI. semrawut ini tentunya selalu jadi harus dibenahi secara total supaya “Saya juga menyarankan jika
ini berkaitan dengan kebutuhan sosial secara tim, Abdul Kadir menekankan “Sejauh ini memang Kotim catatan dari BPK. Maka dari itu, tidak selalu jadi catatan merah di website pemerintah daerah
langsung, dimana menurutnya di daerah masih agar pemerintah daerah tertib sudah meraih predikat dengan perlu keberanian dan ketegasan untuk Kotim ke depannya,” tegas itu mempublikasikan aset milik
banyak siswa dan siswi yang kurang mampu dalam hal menata kembali aset. kategori WTP, tetapi perlu dik- dari pemerintah. Misalnya untuk mantan Ketua Komisi II tersebut. pemerintah ini supaya aset kita
sehingga harus diperhatikan. Hal ini sebagai upaya menjaga etahui persoalan pengelolaan aset penyalahgunaan rumah dinas Abdul Kadir menyatakan pen- terjaga dan masyarakat tahu.
“Kalau perlu langkah ini harus diadakan setiap dan mempertahankan aset milik kita ini masih belum tertib. Ini jadi hingga aset sekolah seperti tanah gelolaan aset daerah ini harus Kalau pun ada yang mau menga-
tahunnya, karena memang ini juga diberlakukan pemerintah daerah yang selama pekerjaan selanjutnya yang harus harus dikembalikan sesuai dengan dilakukan secara hati-hati. Dan lihkan aset itu secara diam-diam,
di daerah lain. Bahkan, di pulau Jawa juga sudah ini masih belum tertib. dibenahi secara total oleh teman- fungsinya. juga harus diinventarisasi secara maka akan mudah diketahui, dan
lebih dulu dilaksanakan pemberian bantuan baju Selain itu, jelas dia, juga upaya teman di jajaran eksekutif,” kata “Jangan ada juga penyalahgu- rapi dan tersistem, supaya untuk publik yang akan memberikan
seragam sekolah secara gratis,” pungkasnya. untuk mempertahankan predikat Abdul Kadir, Selasa (15/10). naan dari aset itu seperti aset di beberapa puluh tahun ke de- penekanan kepada oknum itu,”
(emi/P3) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Abdul Kadir menegaskan, jika sekolah dialihfungsikan jadi wa- pan tetap bisa dimonitoring oleh tegasnya. (emi/P3)

MURUNG RAYA

Stop Mutasi Guru ke Jabatan Struktural!

PURUk CAHU PPoSt adalah mulia dan sangat dibutuh-
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten kan oleh masyarakat dan pemer-
intah saat ini. Oleh karenanya
Murung Raya (Mura) Pahala Budiawan menyatakan akan ketersediaan guru di sekolah-
memending dan menolak seluruh usulan guru untuk dimu- sekolah sangat penting, baik dari
tasi ke jabatan struktural. sisi kualitas maupun kwantitasnya.
Saat ini jelas Pahala, jumlah guru
di Mura masih sangat minim, tidak
“Selama saya menjabat sebagai ingin pindah ke jabatan struktural sampai 2.700 orang. Sehingga ban-
Plt Kepala Dinas Pendidikan, saya atau ke Dinas Pendidikan, baik yak sekolah yang masih kekuran-
tidak layani usulan pindah atau sebagai pengawas sekolah, ke UPT gan guru khususnya di pedesaan.
mutasi guru ke jabatan struktural atau menjabat di SOPD. Karenanya, kebijakan untuk
atau pindah ke SOPD,” jelas Pahala “Kalau hal tersebut terus dilaku- tidak lagi melayani usulan mu-
ketika dikonfirmasi PPost, Selasa kan, maka dipastikan Kabupaten tasi guru ke jabatan struktural
(15/10) di Puruk Cahu. Mura akan lebih kekurangan guru, dianggap tepat untuk mengatasi
Alasan yang dikemukakan Paha- dan yang menjadi korban adalah semakin berkurangnya guru di Ka-
la adalah saat ini Kabupaten Mura para peserta didik yang tentu tidak bupaten Mura.
masih kekurangan banyak guru terlayani pendidikannya karena “Saya berharap para guru
yang mengajar di sekolah-sekolah. ketiadaan guru,” ucapnya. mengerti dengan kebijakan yang
Kekurangan tenaga pendidik Dirinya juga mengaku miris kami buat ini, karena memang saat
tersebut akan bertambah apabila dengan kondisi dimana banyak ini kita menghadapi permasalahan
mutasi guru ke jabatan struktural guru yang tidak ingin menjadi kekurangan guru. Sehingga mutasi
tetap disetujui. guru lagi dan ingin menjadi pejabat guru ke jabatan struktural terpaksa Foto : PPost/Trisno
Karena jelasnya, sampai saat ini struktural. di pending sementara,” tandasnya. kegiAtAn belajar mengajar di sekolah. Saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya (Mura) tidak akan melayani usulan mutasi guru ke jabatan struktural
banyak usulan-usulan guru yang Padahal jelasnya, tugas guru (Trs/P3) karena akan semakin memperparah kurangnya guru di sekolah-sekolah.