Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 16 Oktober 2019
P. 6
RABU, 16 OKTOBER 2019 06
Bangun Jaringan
Listrik ke Permata
Kecubung
PALANGKA RAYA,
PPOST
Anggota DPRD
Kalimantan Tengah
(Kalteng), Jubair
Arifin, mendorong
pemerintah untuk
terus meningkatkan
pembangunan jarin-
gan listrik hingga ke
wilayah pelosok.
Pasalnya, ia sering
mendengar dalam
setiap kali kunjun- Foto : PPost/Arianata
gan kerja maupun PANDANGAN FRAKSI - Juru bicara Fraksi Golkar yang juga anggota Komisi II DPRD Kalteng, H Sudarsono, saat menyerahkan pandangan fraksi terkait raperda tatib dan kode etik dewan pada rapat kerja gabungan,
reses masyarakat H Jubair Arifi n kemarin.
sangat mengharap-
kan adanya pem- “Sampai sekarang ini
bangunan sarana PBS Diminta Realisasikan
penerangan. pasokan listrik untuk
“Pemerintah kita wilayah itu masih
harapkan berkomit- kekurangan. Seperti
men menambah
dan membangun warga di Permata
jaringan listrik ke Kecubung itu,” Plasma dan CSR
wilayah pelosok.
Karena, sampai sek-
arang ini masih banyak masyarakat di wilayah
pelosok yang belum bisa menikmati sarana pen-
erangan,” ucapnya di gedung DPRD Kalteng,
kemarin. PALANGKA RAYA, PPOST belum melaksanakan plasma dan masyarakat,” kata Sudarsono. Kehutanan dapat bersinergi dalam
Dikatakan Jubair, salah satunya adalah Anggota Komisi II bidang pertambangan dan perkebunan De- CSR, bisa memenuhi kewajiban- Sedang berkaitan dengan CSR membuat aturan atau kebijakan.
masyarakat Kecamatan Permata Kecubung, nya sebagai bentuk kepedulian. perusahaan, Sudarsono menilai, “Kendala yang sering terjadi
Kabupaten Sukamara. Dimana saat berkunjung wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah Intinya, kami ingin mendengar masih belum transparan kepada dalam pembangunan plasma
beberapa waktu lalu ke wilayah tersebut ma- (Kalteng), H Sudarsono, mengimbau perusahaan besar swas- apa yang bisa mereka berikan un- pemerintah dan masyarakat seki- adalah soal perizinan lahan,” un-
syarakat setempat mengeluh. Mereka meminta ta (PBS) untuk merealisasikan plasma dan CSR kepada ma- tuk daerah dan masyarakat,” jelas tar. Meskipun CSR sejumlah pe- gkapnya.
adanya penambahan jaringan listrik. syarakat sekitar. Sudarsono. rusahaan ada yang melaksanakan. Sudarsono mengakui, mewu-
“Sampai sekarang ini pasokan listrik untuk Ia memahami bahwa persoalan “Masih belum transparan atau judkan penataan dan perbaikan
wilayah itu masih kekurangan. Seperti warga plasma selama ini menyangkut terbuka, baik nilainya berapa dan dalam sektor perkebunan sawit
di Permata Kecubung itu,” katanya. Sudarsono menilai, PBS belum di gedung DPRD Kalteng, Selasa aturan dan juga minimnya ket- untuk apa saja. Kami mendorong tidak mudah. Namun, hal itu bisa
Anggota legislator dari daerah pemilihan maksimal melaksanakan kewa- (15/10). ersediaan lahan. Saat ini memang CSR itu bisa lebih terbuka, sehing- dilakukan asalkan semua pihak
(dapil) III meliputi Kabupaten Kotawarin- jiban menyangkut plasma dan Karena itu, politisi Golkar asal masih terkendala aturan yang ga program kegiatan atau bantuan sama-sama ingin mewujudkan
gin Barat, Lamandau dan Sukamara ini men- corporate social responsibility pemilihan Kalteng II meliputi Ka- berubah-rubah, yakni apakah wajib yang disalurkan tidak sampai tum- harapan masyarakat.
gatakan, penambahan jaringan listrik itu sangat (CSR) atau tanggung jawab sosial bupaten Seruyan dan Kabupaten dalam areal kebun atau di luar ar- pang tindih,” katanya. “Untuk plasma, solusinya adalah
penting karena alirannya sampai sekarang perusahaan tersebut. Kotawaringin Timur (Kotim) ini eal kebun perusahaan masih men- Sudarsono optimis jika plasma menyelesaikan masalah menyang-
belum menjangkau ke desa-desa. “Selama saya menjadi bupati mengatakan, pihaknya berencana jadi perdebatan. Kemudian, kalau dan CSR maksimal dilaksanakan, kut ketersediaan lahan. Kalau
“Kebutuhan listrik itu sangat vital. Sebab itu, hanya PT Wilmar dan beberapa mengundang PBS dan instansi di luar kebun lahannya dimana. maka pembangunan dan kese- lahannya tidak ada di sekitar kebun
mereka mengharapkan perhatian khusus dan perusahaan yang sudah melak- terkait untuk membicarakan apa “Artinya, kalau PBS beralasan jahteraan masyarakat dapat lebih perusahaan, maka diupayakan
pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sanakan plasma dan CSR. Seba- yang bisa dilakukan bersama bagi karena terkendala lahan, maka cepat meningkat. Karenanya, di- lahan milik masyarakat setempat
agar dapat merealisasikan harapan masyarakat gian lainnya masih belum dengan masyarakat. pemerintah yang harus bisa mem- harapkan pemerintah pusat dalam bisa dibangun plasma,” jelasnya.
tersebut,” kata Jubair.(P4) alasan tidak ada lahan,” katanya “Kami ingin agar bagi PBS yang fasilitasi ketersediaan lahan bagi hal ini Kementerian Pertanahan dan (art/P4)
Hj Merry Rukaini Permana Setiawan Sastra Jaya
Warga Minta Jembatan
Diganti Kontruksi Beton
MUARA TEWEH, PPOST Senin hei I infrastruktur
Warga Kelurahan Lahei II, (14/10). jalan sudah mema-
Kecamatan Lahei, Kabupaten Menurut- dai. Hanya saja, ada
Barito Utara, mengusulkan nya, jem- satu jalan yang ma-
kepada pemerintah daerah agar batan kayu sih perlu dilakukan
jembatan yang berada di Kelu- ulin tersebut perbaikan, yaitu dari
rahan Lahei II diganti dengan m e m a ng ujung pasar Lahei
kontruksi beton. sudah cu- I sampai dengan
Usulan ini bukan tanpa kup lama, jembatan yang baru
alasan, karena setiap terjadi masy ara- dibangun
musibah banjir jembatan itu kat men- “Di sana infra-
selalu menjadi langganan banjir gus ulkan struktur jalan sudah
dan tidak bisa dilalui. jembatan sangat memadai.
Usulan disampaikan warga itu diganti Tinggal ada satu ja-
kepada anggota DPRD Barito dengan per- lan menuju ke jem-
Foto : PPost/Antara Utara dari daerah pemilihan manen atau batan yang baru se-
SERAHKAN DOKUMEN - Bupati Barito Utara, H Nadalsyah, didampingi Wakil Bupati Sugianto Panala Putra menyerahkan dokumen KUA PPAS 2020 kepada Wakil Kecamatan Lahei, Hj Sinaryati. beton, seka- Hj Sinaryati lesai dibangun, yaitu
Ketua I DPRD, Parmana Setiawan, di gedung DPRD setempat, Senin (14/10). hei II ini mengusulkan jembatan ligus dinaikan posisinya agar jembatan penghubung Lahei I
“Masyarakat Kelurahan La-
KUA dan PPAS agar dibangun menggunakan itu masih bisa dilalui. dilakukan perbaikan jalan,” ujar
ketika musim banjir jembatan
dan Lahei II masih sangat perlu
kontruksi beton,” kata Sinaryati,
Sinaryati. (bn/P4)
Selain itu, di Kelurahan La-
APBD 2020 Disepakati Bentuk Koperasi Perlindungan
untuk Petani Karet
MUARA TEWEH, PPOST nya harga pemerintah, terutama
Anggota Dewan Perwakilan karet sempat untuk melindungi
Rakyat Daerah (DPRD) Kabu- bergejolak petani karet, yakni
MUARA TEWEH, PPOST sementara APBD tahun anggaran Utara tentang Kebijakan Umum paten Barito Utara, Jamilah pada harga dengan mematok
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 2020,” katanya. APBD tahun anggaran 2020, para mengatakan, hendaknya ada se- tinggi sam- harga pasaran tetap,
Lebih lanjut Sekwan, berdasar-
pihak sepakat terhadap PPAS
maka tentunya akan
pai Rp 15.000
buah koperasi dibawah naungan
Barito Utara melaksanakan rapat paripurna dalam rangka kan hal tersebut para pihak sepak- APBD tahun anggaran 2020 yang pemerintah daerah untuk melind- per kilogram, sangat membantu
penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD at terhadap kebijakan umum meliputi rencana pendapatan dan ungi para petani karet. maka kini sebagian besar pen-
tahun anggaran 2020 antara Pemerintah Kabupaten Barito APBD yang meliputi asumsi- penerimaan pembiayaan dae- Hal ini tidak berlebihan karena hargany a duduk Barito Utara,”
Utara dengan unsur pimpinan DPRD setempat di gedung asumsi dasar dalam penyusunan rah plafon anggaran sementara kebanyakan penduduk yang be- sangat turun. tutur Jamilah.
rada di tepian sungai Barito ini
Rancangan Anggaran Pendapatan
per urusan dan perangkat daerah
Pemerintah dae-
Hal ini sudah
DPRD setempat di Muara Teweh. dan Belanja Daerah (RAPBD) dan belanja tidak langsung serta adalah petani karet. Karenanya, berlangsung rah melalui badan
tahun anggaran 2020 dan dalam rencana pengeluaran pembiayaan diperlukan sebuah badan atau cukup lama, usahanya, lanjutnya,
Rapat paripurna dipimpin Ket- terlebih dulu mengenai nota kes- hal terjadinya pergeseran asumsi daerah tahun anggaran 2020. apa saja untuk melindungi mer- yakni sejak hendaknya memberi-
ua DPRD Barito Utara, Hj Mery epakatan Kebijakan Umum Ang- yang melandasi penyusunan KUA Setelah dibacakan oleh Sekwan, eka dalam berusaha. dua tahun kan subsidi kepada
Rukaini, didampingi Wakil Ketua garan (KUA) APBD 2020. akibat adanya kebijakan pemerin- kemudian Hj Mery Rukaini, se- “Seperti kita ketahui bahwa lalu. Jamilah petani karet dengan
I Parmana Setiawan dan Ketua II “Dengan ini menyatakan bahwa tah dapat dilakukan penambahan laku pimpinan rapat paripurna untuk saat ini harga satu kilogram Kondisi cara mematok harga
Sastra Jaya dan dihadiri Bupati dalam rangka penyusunan APBD, atau pengurangan program serta menanyakan kepada seluruh karet hanya berkisar Rp 5.000 an itu tentu saja makin membuat tetap pasaran karet. Ini penting
Barito Utara H Nadalsyah, Wakil diperlukan kebijakan umum ang- pagu anggaran indikatif. anggota DPRD. saja. Sedang harga kebutuhan masyarakat resah karena kekha- disamping sangat membantu
Bupati Sugianto Panala Putra dan garan pendapatan dan belanja Sementara, dalam nota kes- “Apakah Nota Kesepaka- akan sembilan bahan pokok (sem- watiran bahwa hasil yang mereka masyarakat juga menghindari ad-
pejabat lainnya. daerah yang disepakati bersama epakatan prioritas dan plafon tan KUA dan PPAS APBD tahun bako) meningkat. Ini sudah tidak peroleh dari petani karet tidak anya permainan harga dari pem-
Sebelum nota kesepakatan antara DPRD dengan pemerintah anggaran sementara (PPAS) APBD anggaran 2020 dapat disetujui,” relevan lagi dengan penghasilan mencukupi kebutuhan rumah beli asal luar daerah yang pada
disetujui dan ditandatangani, Plt daerah untuk selanjutnya dijadi- tahun anggaran 2020 mengacu tanyanya. Seluruh anggota DPRD masyarakat,” katanya, belum tangganya. akhirnya yang menjadi korban
Sekretaris DPRD (Sekwan) Barito kan sebagai dasar penyusunan pada kesepakatan antara pemer- Barito Utara yang hadir menjawab lama ini. “Dengan adanya koperasi adalah petani kecil yang tahunya
Utara, Edwin Tuah, membacakan prioritas dan plafon anggaran intah daerah dan DPRD Barito setuju.(ant/P4) Dijelaskan, kalau sebelum- atau BUMD seperti Perusda dari hanya bekerja dan bekerja.(P4)
