Page 4 - 𝐮𝐣𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤 𝐩𝐞𝐧𝐞𝐭𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐚𝐧𝐠𝐠𝐨𝐭𝐚𝐚𝐧 𝐌𝐑𝐏S
P. 4

A.  DASAR PELAKSANA KEGIATAN
                   Pembentukan MRP didasarkan pada ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang

               Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta UU Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Atas

               UU Nomor 21 Tahun 2001.

                   Berdasarkan  Undang-Undang  (UU)  No.  14  Tahun  2022  tentang  Pembentukan
               Provinsi  Papua  Selatan,  pentingnya  pembentukan  Majelis  Rakyat  Papua  (MRP)

               berdasarkan  pemekaran  Provinsi  Papua  Selatan  adalah  untuk  memastikan
               representasi yang adil dan proporsional bagi masyarakat Papua di wilayah tersebut.

               MRP  adalah  lembaga  yang  dibentuk  untuk  mewakili  kepentingan  dan  aspirasi

               masyarakat Papua di Indonesia.

                   Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, Peraturan

               Gubernur  Papua  Selatan  No.  14  tahun  2023  tentang  Tata  Cara  Pembentukan  dan
               Jumlah Anggota MRP Provinsi Papua Selatan, Surat Menterii Dalam negeri Tanggal 11

               Juni tahun 2023, Perihal pengisian Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua
               Selatan Masa Jabatan tahun 2023 – 2028.

                   Pembentukan  MRP  di  Provinsi  Papua  Selatan  sangat  penting  karena  memiliki

               beberapa  aspek  yang  perlu  diperhatikan.  Pertama,  MRP  akan  menjadi  wadah  bagi

               masyarakat  Papua  untuk  mengungkapkan  kepentingan  dan  aspirasi  mereka  secara
               terorganisir. Dengan adanya MRP, masyarakat Papua dapat berpartisipasi aktif dalam

               pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  dan  kebijakan  di

               wilayah mereka

                   Kedua,  MRP  akan  memberikan  representasi  yang  adil  dan  proporsional  bagi
               masyarakat  Papua.  Dalam  pembentukan  MRP,  perlu  diperhatikan  komposisi  yang

               mencerminkan keragaman suku, agama, gender, dan kelompok masyarakat lainnya di
               Provinsi  Papua  Selatan.  Hal  ini  penting  agar  setiap  kelompok  masyarakat  memiliki

               suara yang didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan

                   Selain itu, MRP akan menjadi lembaga yang memperjuangkan hak-hak masyarakat

               Papua dan melindungi kepentingan mereka. MRP akan berperan sebagai pengawas

               terhadap  pelaksanaan  otonomi  khusus  di  Provinsi  Papua  Selatan  dan  memastikan
               bahwa  kebijakan  dan  program  pemerintah  benar-benar  berdampak  positif  bagi

               masyarakat Papua.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9