Page 4 - 𝐮𝐣𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤 𝐩𝐞𝐧𝐞𝐭𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐚𝐧𝐠𝐠𝐨𝐭𝐚𝐚𝐧 𝐌𝐑𝐏S
P. 4
A. DASAR PELAKSANA KEGIATAN
Pembentukan MRP didasarkan pada ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta UU Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Atas
UU Nomor 21 Tahun 2001.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Selatan, pentingnya pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP)
berdasarkan pemekaran Provinsi Papua Selatan adalah untuk memastikan
representasi yang adil dan proporsional bagi masyarakat Papua di wilayah tersebut.
MRP adalah lembaga yang dibentuk untuk mewakili kepentingan dan aspirasi
masyarakat Papua di Indonesia.
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, Peraturan
Gubernur Papua Selatan No. 14 tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan dan
Jumlah Anggota MRP Provinsi Papua Selatan, Surat Menterii Dalam negeri Tanggal 11
Juni tahun 2023, Perihal pengisian Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua
Selatan Masa Jabatan tahun 2023 – 2028.
Pembentukan MRP di Provinsi Papua Selatan sangat penting karena memiliki
beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, MRP akan menjadi wadah bagi
masyarakat Papua untuk mengungkapkan kepentingan dan aspirasi mereka secara
terorganisir. Dengan adanya MRP, masyarakat Papua dapat berpartisipasi aktif dalam
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan kebijakan di
wilayah mereka
Kedua, MRP akan memberikan representasi yang adil dan proporsional bagi
masyarakat Papua. Dalam pembentukan MRP, perlu diperhatikan komposisi yang
mencerminkan keragaman suku, agama, gender, dan kelompok masyarakat lainnya di
Provinsi Papua Selatan. Hal ini penting agar setiap kelompok masyarakat memiliki
suara yang didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan
Selain itu, MRP akan menjadi lembaga yang memperjuangkan hak-hak masyarakat
Papua dan melindungi kepentingan mereka. MRP akan berperan sebagai pengawas
terhadap pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua Selatan dan memastikan
bahwa kebijakan dan program pemerintah benar-benar berdampak positif bagi
masyarakat Papua.