Page 25 - MODUL DIGITAL PENELITIAN_Neat

Perecanaan tata ruang yang disatukan dengan rencana pengembangan

berakibat kesimpangsiuran karena seharusnya perencanaan tata ruang dijadikan
acuan dalam rencana pengembangan bukan sebaliknya

7. PERENCANAAN TATA RUANG LEBIH BANYAK DIDOMINASI OLEH
KEPUTUSAN POLITIK

Seharusnya perencanaan tata ruang mengacu pada objektivitas karakteristik
wilayah, bukan kebijakan politik. Contohnya Wilayah pegunungan di Sulawesi

Tengah sangat cocok di tanami tanaman cengkeh. Wilayah tersebut mempunyai
kualitas cengkeh yang baik sehingga penggunaan lahan yang tidak sesuai akan

menghasilkan pemanfaatan lahan yang kurang maksimal.

8. DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH SETIAP DAERAH

DITUNTUT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAHNYA

Kebijakan ini sangat dapat berdampak dalam pemanfaatan tata ruang yang

memberikan sumbangan nilai ekonomis bagi daerah. Akibatnya kadang-kadang
pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah. Contohnya suatu

wilayah mempunyai karakteristik sebagai wilayah pertanian, namun bisa berubah
menjadi Kawasan industri karena telah banyak meningkatkan pendapatan asli

daerah.

UPAYA UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN PENERAPAN TATA

RUANG DI ATAS ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Mengupayakan kelengkapan peraturan daerah bagi wilayah-wilayah yang belum

memilikinya.

Wilayah provinsi, kabupaten dan kota yang belum memiliki perda RTRW

diupayakan agar segera membuatnya. Hal ini dimaksudkan agar wilayah tersebut
mempunyai dasar hukum dalam perencanaan tata ruang wilayah.

18