Page 340 - Modul IPS9 genap

nasional. Pada masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1999) pemerintah
menjalin kerja sama dengan International Moneter Fund-IMF (Dana Moneter
Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi.
Pemerintah berkomitmen memperjuangkan nilai tukar rupiah terhadap dollar
Amerika di bawah 10.000. Pemerintah juga menerapkan independensi Bank
Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Beberapa bank yang
bermasalah dilikuidasi untuk menjaga kesehatan perbankan.
Presiden berikutnya Abdurrahman Wahid (1999 s.d. 2001), Megawati
Soekarnoputri (2001 s.d. 2004), Soesilo Bambang Yudhoyono (2004 s.d.
2014), dan Joko Widodo (2014-2024) menekankan pemerataan
pembangunan ekonomi dan pembayaran hutang luar negeri. Dalam
pemerataan pembangunan ekonomi masa reformasi, daerah memiliki banyak
kewenangan dalam mengatur perekonomian daerah. Secara nasional
pemerintah memberikan perhatian kepada rakyat miskin misalnya dengan
Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan mulai pada masa Presiden
Soesilo Bambang Yudhoyono.

Dalam satu sisi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah
hutang luar negeri Indonesia. Jumlah Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia
pada tahun 2020 mencapai 408,5 miliar dolar AS. Jumlah ini cukup besar
dan tentunya digunakan untuk investasi pembangunan bangsa Indonesia. Kita
berharap hutang tersebut dapat terus berkurang.

3) Kehidupan Sosial masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi

Permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, kriminalitas,
ketenagakerjaan, masih menjadi pekerjaan besar pada masa pemerintahan
reformasi. Kemiskinan masih di atas angka 10% sehingga menjadi
tanggungjawab pemerintah untuk menekannya. Kemiskinan erat kaitanya
dengan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia. Sumber daya
manusia berkaitan dengan tingkat Pendidikan. Karena itu pemerintah terus
berupaya memajukan sector Pendidikan.

Pemerintah pada masa Reformasi menjalankan amanat UUD 1945 dengan
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Pada tahhun 2003 keluar UU
No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini memberikan
arah yang semakin jelas tentang pembangunan Pendidikan di Indonesia.
Tingkat Pendidikan telah didorong dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Untuk
kesejahteraan guru dan dosen pemerintah mengeluarkan tunjangan profesi.

Modul PJJ Mata Pelajaran IPS - Kelas IX Semester Genap 321