Page 151 - BUKU 2. PPR INDUSTRI TK. 1

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2013 mengatur tentang:
1. Klasifikasi limbah radioaktif;
2. Pengelolaan zat radioaktif terbungkus yang sudah tidak digunakan;

3. Pengelolaan zat radioaktif terbuka, bahan terkontaminasi dan teraktivasi
yang sudah tidak digunakan;
4. Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas;

5. Persetujuan Lintas Batas.

Sedangkan Peraturan Kepala BAPETEN No.8 Tahun 2016 mengatur tentang:
1. Zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan.
a. Prapengolahan zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan.

b. Pengolahan zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan.

2. Zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan serta bahan dan peralatan
terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan.
a. Prapengolahan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan serta bahan

dan peralatan terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan.
b. Pengolahan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta

peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan.

3. Kegiatan paska pengolahan limbah radioaktif.

4. Rekaman dan laporan.

Dalam peraturan disebutkan pengertian dan lingkup pengelolaan limbah radioaktif

sebagai berikut:
Limbah radioaktif adalah zat radioaktif dan / atau bahan serta peralatan yang

telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian
instalasi nuklir atau instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion yang tidak

digunakan lagi.

4 | Pengelolaan Limbah Radiaoktif, DPK – BRIN, 2023